Agen Kapal Tidak Harus Punya SIUPAL

- , 22/02/2016, 18:34

*

Penggunaan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) bagi pengusahaan keagenan kapal dianggap tidak lagi bisa dipertahankan, oleh karenanya Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, yang telah diundangkan pada tanggal 28 januari 2016 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dengan diterbitkannya peraturan ini maka pengusahaan keagenan kapal, selain dapat dilaksanakan perusahaan angkutan laut nasional yang memiliki SIUPAL, juga dapat dilakukan oleh perusahaaan nasional keagenan kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK) yang berlaku selama perusahaan nasional keagenan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Dirjen Perhubungan Laut.
Menurut Kepala Bagian Organisasi Dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bambang Sutrisna, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila suatu kapal asing berlabuh di Indonesia maka perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut harus menunjuk perusahaan lain untuk mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan dimaksud.
“Kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia tersebut, dinamakan usaha keagenan kapal,” jelas Bambang kepada ISG, pekan lalu.
Sebelumnya, kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL dan harus memiliki kapal sebagai salah satu intstrumen dalam peningkatan dan pengembangan armada. “Kini menggunakan SIUPKK, keagenan kapal tidak harus memilik kapal,” ujar Bambang.
PM 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perusahaan nasional keagenan kapal wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan lain, perusahaan harus memiliki modal usaha berupa modal dasar paling sedikit Rp 6 miliar dan modal disetor paling sedikit Rp 1,5 miliar. Selanjutnya Dirjen Perhubungan Laut melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. jika berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, maka SIUPKK akan diterbitkan.
Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal asing dan kapal berbendara nasional yang diageninya selama berada di Indonesia serta berhak menerima pembayaran dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan. Jika perusahaan keagenan kapal dimaksud melanggar ketentuan yang telah disepakati maka dapat dikenai sanksi administratif berupa peringata tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin oleh Dirjen Jenderal Perhubungan Laut.(C1)

This news does not have any tags yet.