Dirhen Hubla: Pelayanan Perizinan Hubla Ditingkatkan

- 26/10/2016, 17:18
Saya minta jajaran Hubla untuk bersikap profesional dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya melarang jajaran untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses pelayanan

ementerian Perhubungan melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
menjamin bahwa pelaksanaan pelayanan publik di institusinya akan terus berkembang dinamis dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang berbasis online guna memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel kepada pengguna jasa (stakeholder) di bidang transportasi laut.
Untuk memastikannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/74/14/DJPL-16 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Peningkatan Pelayanan Perizinan Oleh Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Pengguna Jasa (Stakeholder).
“Dengan Instruksi tersebur, seluruh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemberian pelayanan publik di lingkungan Ditjen Hubla, agar menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur atau bagan alur (flowchart) untuk setiap perizinan yang diterbitkan sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Tonny di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Lebih lanjut, Dirjen Hubla juga memerintahkan jajarannya untuk memberikan pelayanan di masing-masing unit kerja sesuai standar operasional prosedur yang telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
“Saya minta jajaran Hubla untuk bersikap profesional dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya melarang jajaran untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses pelayanan,” tegas Tonny.
Untuk itu, diperlukan pengawasan mutlak dari internal maupun eksternal agar proses pemberian pelayanan perizinan kepada para pengguna jasa (stakeholder) dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Kepada Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada setiap pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada pengguna jasa,” jelas Tonny.

Pendaftaran Kapal Berbasis Online
Sebagai informasi, Ditjen Hubla sudah meluncurkan program pelayanan pendaftaran kapal berbasis online Jakarta, pada pertengahan Maret 2016. Aplikasi ini untuk mempermudah dan mempercepat para pengguna jasa yang akan mendaftarkan kapalnya.
“Pelayanan ini bagian dari pelayanan secara online Ditjen Hubla secara keseluruhan seperti sertifikasi pelaut, buku pelaut, dan lain-lain.
Tempat pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui kantor pusat Kementerian Perhubungan atau di 43 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun demikian, Sugeng mengakui, memang saat ini penerapan secara serentak di 43 pelabuhan masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satunya adalah ketidakstabilan dukungan sinyal yang berbeda di setiap UPT.
Aplikasi pendaftaran kapal secara online ini memiliki berbagai keunggulan, diantaranya adalah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Sejauh persyaratan pendaftaran kapal lengkap sesuai dengan peraturan perundangan, surat tanda daftar kapal sudah selesai dalam tempo tiga hari.
Keuntungan lainnya antara lain: Mudah dalam pencarian data karena master data kapal yang terpusat;
Mudah melakukan monitoring kegiatan pendaftaran kapal di UPT-UPT; Mudah melihat dan menyusun laporan kegiatan pendaftaran kapal; Pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam;
Tersedianya data kapal yang up to date dan valid secara realtime, serta dapat digunakan oleh pengguna data kapal Indonesia seperti kementerian lain, Indonesia National Single Windows (INSW), dan Badan Usaha Palayaran.