2017, Pelindo IV Genjot Proyek Pelabuhan

- , 17/01/2017, 22:38

*

Kunjungan ke Pelabuhan Bitung dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur pelabuhan dan mendorong semua pihak terkait untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya rencana konektivitas Roro Bitung-General Santos-Davao yang diharapkan dapat diresmikan pada April 2017.

eperti tahun-tahun yang sudah
terlewati, tahun ini PT Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) juga masih tetap berkutat dengan sejumlah investasi dibidang kepelabuhanan. Bahkan, ada beberapa proyek dari perusahaan plat merah ini yang merupakan lanjutan dari proyek tahun sebelumnya. BUMN kemaritiman ini bertekad, beberapa proyek akan digenjot agar rampung dalam tahun ini. Paling tidak, dipenghujung 2017 nanti telah bisa dioperasikan.
Seperti proyek Pelabuhan Tunontaka di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, perseroan yang lazim disingkat PT Pelindo IV ini telah menargetkan harus beroperasi pada Desember 2017. Pelabuhan baru ini difungsikan untuk melayani penumpang yang rerata adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
Manager operasional PT Pelindo IV Cabang Nunukan, Kalimantan Utara, Berly Sianapati mengungkapkan pelabuhan yang menelan investasi sebesar Rp120 miliar ini membuka jalur perhubungan laut antara Nunukan dengan Tawau di Malaysia.
“Pembangunan dermaga Pelabuhan Tunontaka di Kabupaten Nunukan ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Pelindo IV pada saat melakukan kunjungan kerja di wilayah perbatasan pada sekitar akhir 2014 lalu,” kata Berly.
Dia mengatakan, proses pembanguan dermaga baru tersebut sudah dimulai sejak Juli 2016 dan hingga akhir 2016 lalu telah mencapai tahap pemasangan tiang pancang. Pembangunan dermaga baru berlokasi lebih menjorok ke laut, sementara dermaga yang lama nantinya akan difungsikan sebgaia lahan parkir.
Menurutnya, pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Tunontaka tersebut karena pelayanan penumpang di dermaga yang lama dinilai kurang maksimal, sebab pelabuhan belum dilengkapi dengan fasilitas embarkasi maupun debakasi yang modern. Hal itu berbeda jauh dengan pelayanan pelabuhan di Kota Tawau Malaysia yang telah diresmikan awal Desember 2016.
Sekadar informasi, setiap hari antara 500-1.000 penumpang kapal, yang mayoritas TKI, menggunakan Pelabuhan Tunontaka untuk melakukan perjalanan. Mereka akan bekerja di Malaysia maupun TKI yang akan pulang ke daerah asal mereka.
Sementara itu, dalam upaya membuka konektivitas laut antara Sulawesi Utara dan Filipina melalui pelayaran kapal RoRo Bitung-General Santos-Davao City, Konsul Jenderal RI Davao City, Berlian Napitupulu melakukan kunjungan kerja ke Manado dan Bitung pada 19 Desember 2016.
Kunjungan ke Pelabuhan Bitung dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur pelabuhan dan mendorong semua pihak terkait untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya rencana konektivitas Roro Bitung-General Santos-Davao yang diharapkan dapat diresmikan pada April 2017.
Dalam kunjunggan tersebut, Konjen Berlian mendapatkan penjelasan dari PT Pelindo IV selaku pengelola Pelabuhan Kontainer Bitung mengenai kondisi di Pelabuhan Bitung. Disebutkan, Pelabuhan Bitung memiliki tiga terminal yaitu terminal RoRo ASDP, terminal kontainer internasional dan terminal/dermaga konvensional. Ada pun untuk berlabuhnya Kapal RoRo tersebut, dapat menggunakan dermaga konvensional yang saat ini dalam proses pengembangan dan akan rampung sebelum pelayaran perdana kapal RoRo tersebut pada April 2017.
Diharapkan, agar rencana RoRo Bitung-Gensan-Davao dapat segera terealisasi dan agar kapal RoRo tidak hanya membawa muatan kargo saja, tetapi juga dapat membawa penumpang.
Pada Desember 2016 PT Pelindo IV dan Pemerintah Kota Bontang juga telah memerpanjang kerjasama fasilitas pelayanan dan kepelabuhan di Pelabuhan Loktuan. Dalam kesepakatan yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 itu, Bontang mendapat porsi lebih besar untuk persoalan pembagian keuntungan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, ada beberapa hal yang tertuang dalam MoU. Salah satunya adalah soal pembagian keuntungan yang kali ini Bontang mendapat porsi besar, yakni 55% – 45% serta rencana membuat Pelabuhan Loktuan menjadi pelabuhan petikemas.
“Secara garis besar poin dalam MoU lebih memertimbangkan soal persentase. Karena ini penting terkait program pemerintah yang memang menyasar maritim,” jelas Neni.
Perpanjangan kerjasama ini menurut dia sangat penting. Pasalnya, tanpa Pelindo IV, Pelabuhan Loktuan terancam tak bisa beroperasi. Karena Pemkot Bontang tidak memiliki Badan Usaha Pelabuhan (BUP), sehingga pelabuhan itu tak bisa beroperasi tanpa Pelindo IV.
Ketika Pelindo IV masuk, akhirnya pelabuhan bisa beroperasi. Karena, ini juga bagian dari memajukan Bontang. Oleh sebab itu Pelabuhan Loktuan harus dibuka sebagai pintu gerbang perekonomian.
Dia berharap, Pelabuhan Loktuan bisa lebih maju dan lebih dibenahi, sehingga kapal-kapal besar bisa masuk ke Bontang untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut sebagai gerbang perekonomian.
Dari sisi pembiayaan, PT Bank Mandiri Tbk. menjadi salah satu bank milik pemerintah yang siap membantu Pelindo IV mereralisasikan sejumlah proyek investasi. Pada Oktober tahun lalu, bank plat merah ini telah menyalurkan pembiayaan ke sektor pelabuhan mencapai Rp7,84 triliun. Jumlah tersebut meningkat 72% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pembiayaan itu disalurkan secara individu oleh bank maupun sindikasi. Menurut Direktur Retail Banking Bank Mandiri, Tardi dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media pada sekitar awal Desember 2016, pihaknya telah menetapkan sektor pelabuhan sebagai fokus untuk dikembangkan secara komprehensif, sehingga memudahkan setiap pelaku usaha di sektor ini dalam menjalankan proses bisnisnya.
Adapun, proyek-proyek kepelabuhanan yang memeroleh pembiayaan dari Bank Mandiri di antaranya adalah, pembangunan Terminal Petikemas Belawan Fase II dan pembangunan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung di wilayah kerja Pelindo I. Ada juga proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) di wilayah kerja Pelindo IV yang mendapatkan kucuran pembiayaan dari Bank Mandiri.
Selain itu, bank hasil merger Bank Exim dan Bank Dagang Negara ini juga telah memberikan kredit modal kerja kepada Pelindo II dan pinjaman transaksi khusus kepada Pelindo III dan IV. “Pinjaman itu sebagai belanja modal untuk penguatan pelabuhan eksisting serta pengadaan alat-alat pelabuhan,” sebut Tardi.
Menurutnya, perseroan menyadari besarnya kebutuhan pembiayaan untuk merealisasikan program Tol Laut yang akan menghubungkan beberapa pelabuhan sebagai lalu lintas kapal pengangkut di sepanjang wilayah Indonesia. Termasuk kebutuhan investasi pembangunan 24 pelabuhan utama yang diperkirakan menelan investasi sebesar Rp70,6 triliun.
Sejalan dengan pengembangan sektor tersebut lanjut dia, Bank Mandiri secara aktif mendukung Pelindo I–IV sebagai operator pelabuhan di Indonesia melalui layanan transaction banking yang terintegrasi. Hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran dan kemudahan transaksi kepelabuhan.
”Layanan yang memanfaatkan jaringan e-channel Bank Mandiri ini telah dapat meningkatkan efisiensi dan percepatan dalam berbagai transaksi pelabuhan. Khusus pelabuhan, Bank Mandiri menyediakan e-Port Card yang merupakan kartu akses untuk masuk ke pelabuhan berbasis Mandiri e-money yang juga berfungsi sebagai alat pembayaran,” jelasnya.
Pihaknya mencatat, volume transaksi di pelabuhan pada Januari–Oktober 2016 mencapai Rp15,7 triliun. Transaksi itu dilakukan melalui jaringan e-channel Bank Mandiri dengan menggunakan berbagai layanan transaksional.
Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang ditunjuk untuk menyediakan payment system dalam program terbaru dari Kementerian BUMN, yaitu integrated billing system (IBS) di Pelindo I, II, II dan IV sejak akhir November lalu. “Melalui program IBS, perseroan juga diharapkan dapat menunjang Pelindo I–IV untuk menyederhanakan dan memercepat transaksi serta layanan kepada pengguna jasa,” tukas Tardi.

This news does not have any tags yet.