Asosiasi Dukung Program Penguatan RPKC, Khususnya Program Penanganan Importir Beresiko Tinggi

Reza Maulana - 17/07/2017, 12:29

Bea Cukai terus berupaya mewujudkan proses bisnis impor ekspor yang sehat, adil, dan transparan. Upaya ini turut dituangkan dalam program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai (RPKC) yang telah dimulai sejak Desember 2016. Program reformasi tersebut merupakan upaya berkesinambungan yang tidak hanya menyasar internal Bea Cukai, namun juga para pengguna jasa.


Untuk menyampaikan perkembangan program tersebut kepada para pengguna jasa, khususnya menjelaskan program penanganan importir beresiko tinggi, Bea Cukai menggelar acara Customs Talk yang bertajuk Sharing Session Program Penguatan Reformasi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai, yang berlangsung mulai Jumat (07/07) hingga Rabu (12/07).


Bea Cukai mengundang beberapa asosiasi seperti: Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP), Asosiasi Perusahaan Kawasan Berikat (APKB), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IIASA-The Indonesian Iron and Steel Association), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Elektronik Indonesia (Gabel), dan Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI).


Program RPKC yang dimulai sejak Desember 2016 ini bertujuan untuk memperkuat integritas, budaya organisasi dan kelembagaan, mengoptimalkan penerimaan, memperkuat fasilitasi, dan mengefisienkan pelayanan dan mengefektifkan pengawasan. Salah satu penekanan program RPKC adalah penanganan impor berisiko tinggi demi meningkatkan penerimaan negara dengan kegiatan yang lebih adil dan taat hukum.


Terdapat dua pendekatan dalam menangani impor berisiko tinggi, yaitu pendekatan yang bersifat taktis operasional dan pendekatan yang bersifat sistemik. Pendekatan taktis operasional, di antaranya pengawasan lapangan, sinergi dengan aparat penegak hukum dan Kementerian Lembaga, dan sinergi dengan asosiasi.
Pendekatan bersifat sistemik yaitu dengan pengembangan sistem kepatuhan pengguna jasa. Untuk mewujudkan lingkungan ekonomi yang sehat, dibutuhkan kemitraan yang konstruktif antara Bea Cukai dengan pengguna jasa.
Menanggapi pelaksanaan program penertiban impor berisiko tinggi, Ketua APJP, Edward Otto Kanter menyambut baik langkah yang dilakukan Bea Cukai dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi. “Kami mengapresiasi pendekatan yang digunakan Bea Cukai dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi berdasarkan company performance bukan berdasarkan jenis produk,” tutur Edward.


Di kesempatan yang sama, Ketua APKB, Ade Riphat Sudrajat mengutarakan dukungannya dengan menyampaikan anjuran bagi Bea Cukai untuk menindak tegas pengusaha Kawasan Berikat yang bermasalah.
Menanggapi langkah-langkah yang diambil Bea Cukai dalam penanganan impor beresiko tinggi, perwakilan ALFI, Widijanto mengungkapkan: “Mengingat masih maraknya perdagangan ilegal dan kebutuhan negara untuk meningkatkan penerimaan, ALFI siap turut serta dalam program penanganan impor beresiko tinggi. Kami siap mendengar dan mencatat,” ucap Widijanto.


Sedangkan menurut Co-Chairman IIASA, Purwono Widodo mengungkapkan bahwa IIASA memiliki perspektif yang sama dalam mendukung program penertiban impor berisiko tinggi. “Kami sangat mengapresiasi upaya penertiban impor berisiko tinggi yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat dan adil. Untuk itu kami akan mendukung program ini dengan menyosialisasikan secara aktif kepada para anggota asosiasi kami,” pungkasnya.


Dari perwakilan API, Nur Beni mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh program Bea Cukai ini dan telah memproyeksikan rencana untuk mengimplementasikan dukungan tersebut. “Kami telah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan membentuk tim untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan,” tuturnya.


Senada dengan Nur Beni, dukungan atas program penanganan importir beresiko tinggi juga disampaikan oleh Ketua AIPI, Rudiono. “Kami akan menyosialisasikan program ini kepada para anggota AIPI, juga saya mengimbau kepada para anggota untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan melupakan segala kegiatan-kegiatan yang telah lalu, yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah,” tegas Rudiono.(mj)