ALFI: Ratusan PPJK Terancam Gulung Tikar jika Perda DKI No 1 Tahun 2014 Tak Direvisi

Wilam Chon - Jakarta, 02/08/2018, 19:08

*

Pemda DKI diminta  merevisi Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana  Detail  Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Karena regulasi tersebut tidak berpihak kepada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), khususnya Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Forwarder.


Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI , Adil Karim mengatakan jika Perda tersebut tidak direvsi, ratusan Perusahaan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Forwarding  mengalami kesulitan menyesuaikan perijinan dengan Pergub No 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengususan Transportasi (JPT). Karena lokasi kegiatan perusahaan mayoritas berada di luar zonasi  seperti diatur dalam Perda No 1 Tahun 2014.


Adil mengatakan  PPJK dan Forwarder yang umumnya  melakukan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok mayoritas tergolong  pengusaha kecil. Kalau Perda No 1 Tahun 2014 tentang zonasi tidak direvisi  mereka dipastikan gulung tikar.Dia mengatakan  60 % dari 1.200 anggota ALFI DKI tergolong UMKM.


Kegiatan Perusahaan JPT mencakup 21 macam usaha terkait penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara, kata Adil Karim, Kamis (2/8/2018), sementara itu ratusan pengusaha bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) seperti Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK, Forwarding dan lain lain) di wilayah Jakarta Utara terancam gulung tikar  karena  kesulitan  untuk  menyesuaikan perijinan usahanya dengan Pergub No 46 Tahun 2017 Tentang Peyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. 


Gagan Gartika , pengusaha PPJK Kamis (3/8/2018), mengatakan saat sosialisasi perijinan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang digelar Dinas Perhubungan DKI,  Rabu kemarin, ratusan pemegang SIUP JPT menyampaikan keluhan karena tidak dapat menyesuaikan perijinan dengan Pergub 46 Tahun 2018. Sebab lokasi kantornya bukan termasuk zonasi perkantoran seperti  diatur dalam Perda No 1 Tahun 2014.


Gagan mengatakan usaha PPJK dan Forwarding khususnya kesulitan memenuhi perijinan sesuai Pergub No 46 Tahun 2017 . Karena umumnya berkantor di luar zonasi untuk perkantoran.


Gagan  mengatakan usaha PPJK ini ini sebelumnya berkantor di dalam Pelabuhan Tanjung Priok, tapi sejak 2003 khususnya setelah perkantoran milik Pelindo II terbakar dan  Pelindo II tidak lagi menyediakan perkantoran untuk swasta, PPJK dan Forwarding  pindah ke luar pelabuhan seperti Jalan Ganggang , Warakas dan Swasembada dan lokasin lain. Saat itu belum ada ketentuan zonasi.


Setelah keluar Perda No1 Tahun 2014, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) sempat mengeluarkan pengumuman No 241 Tahun 2016 yang intinya dokumen izin dan non izin atau kegiatan yang berada pada zonasi tidak sesuai dengan ketentuan Perda  tetap berlaku.(wilam)


This news does not have any tags yet.