ALFI: Untuk Hindari Notul PPJK Diimbau Submit PIB setelah Dokumen Lengkap

Wilam Chon - Jakarta, 06/11/2018, 07:32

*

Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang menangani barang impor berdasarkan perjanjian / kesepakatan internasional, diimbau agar mematuhi batas waktu penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) barang seperti diatur dalam Peraturan Menkeu No. 229/PMK-04/ 2017.


Imbauan itu disampaikan Ketua DPW ALFI DKI Widijanto, kemarin. "Sampai sekarang masih cukup banyak anggota kami (PPJK) melaporkan terkena Nota Pembetulan (Notul) karena terlambat menyerahkan SKA atau Certificate Of Origin (COO)," ujarnya.


Seperti diketahui Permenkeu No 229/PMK -04/2017 mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.


Widijanto mengatakan regulasi ini sebenarnya dapat meringankan biaya logistik. Karena  dikenakan tarif bea masuk "preferensi" yang besarnya lebih rendah dari tarif bea masuk umum.


Tapi kenyataan banyak PPJK kena Notul (Nota Pembetulan) karena terlambat menyerahkan SKA kepada  Bea dan Cukai. Dampakynya sangat memberatkan, SKA dianggap gugur sehingga dikenakan tarif bea masuk umum, ujar Widijanto.


Widijanto mengatakan ALFI sudah berjuang dengan menulis surat pada Menkeu/ Bea dan Cukai bahkan DPP ALFI menyurati  Presiden RI minta agar Peraturan Menkeu No 229/PMK -04/2017 direvisi setidaknya batas waktu penyerahan SKA diperlonggar, tapi hingga kini tidak  mendapat respon.


Untuk menghindari Notul tidak ada jalan lain, kata Widijanto, PPJK harus mematuhi ketentuan tersebut. Caranya antara lain, tidak melakukan submit dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebelum dokumen dari importir diterima lengkap.


Widijanto juga mengingatkan PPJK  agar tidak melakukan proses importasi pada masa liburan  panjang Idul Fitri atau libur lainnya kecuali importir besedia menanggung semua biaya yang akan timbul baik di pelabuhan maupun di bandara. 


Widijanto mengatakan submit PIB juga dapat dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu karena pihak Bea Cukai menjamin ada petugas piket. "Kalau kenyataan tidak ada petugas segera laporkan ke Bea dan Cukai."


Kepada Bea Cukai, Widijanto nengimbau jika terjadi gangguan teknis pada sistem pelayanan dan pengawasan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) agar Bea Cukai membuat pengumuman untuk pengguna jasa. Selanjutnya pelayanan tetap dilanjutkan secara manual.


This news does not have any tags yet.