GINSI Nilai Keberadaan TPS Lebih Baik Tersebar

Wilam Chon - Jakarta, 24/07/2018, 16:21

*

Gabungan  Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menilai keberadaan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lebih baik tersebar seperti selama ini daripada  semuanya harus masuk dalam Pelabuhan Tanjung Priok.


Hal itu diungkapkan Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Cap Subandi menanggapi pernyataan Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok yang ingin mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan di dalam pelabuhan  sebagai lokasi Tempat Penimbunan Sementara.


Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo dalam pernyataannya di Bisnis.com belum lama ini,   mengatakan operator TPS yang selama ini berada di lini dua  (luar pelabuhan) agar dapat kerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dalam optimalisasi pemanfaatan lahan di pelabuhan.


Subandi dalam bincang bincang dengan  Indonesia Shipping Gazette Selasa (24/7/2018) mengatakan
keberadaan TPS  seperti saat ini (menyebar)  toh tidak ada masalah.


"Kenapa harus digiring masuk pelabuhan. Apa pelabuhan mau berbisnis Over Brengen. Ini  kebijakan yang keliru. Karena OB sifatnya situasional;" ujarnya.


Dia mengatakan kalau semua TPS harus masuk pelabuhan bisa dibayangkan kemacetan dalam pelabuhan akan semakin parah.


Kalau alasan  untuk keamanan kontainer, Subandi mengatakan kontainer sudah dilengkapi dengan e-Seal (segel electronic) . "Kemana pun kontainer bergerak bisa dipantau secara real time," katanya.


Subandi mengharapkan Bea Cukai fokus saja pada tindakan pencegahan penyelundupan barang dan mengamankan  pendapatan negara dari pajak barang ekspor maupun impor. Gak usah ikut-ikutan  mengatur bisnis di pelabuhan.


"Yang tak kalah pentingnya nasib pengelola TPS di lini II yang sudah  bertahun tahun  berusaha di sana bahkan mungkin sudah  investasi kalau distop mereka usaha apa ?" tuturnya.


Dwi Teguh mengungkapkan, pengajuan perijinan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) selain ijin dari KPU BC, juga mesti memperoleh ijin lokasi dari Kantor Otoritas Pelabuhan dan Pemerintah Provinsi.


Dia mengatakan  jika lokasi TPS berada di kawasan lini satu pelabuhan mesti  mengantongi izin lokasi dari Otoritas Pelabuhan. Sedangkan jika berada di kawasan lini dua harus  seizin Pemprov DKI Jakarta. (wilam)


This news does not have any tags yet.