Kolaborasi Bisnis Pelabuhan: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang

Media Release - Jakarta, 05/06/2018, 10:15

*

Istilah yang lebih mengena mungkin bukan tantangan, tapi ancaman. Jika ancaman itu datangnya dari pesaing, jurus-jurus menghadapinya bisa langsung dikeluarkan. Produk lebih berkualitas, pelayanan yang lebih baik, harga yang lebih kompetitif, dan seterusnya, menjadi jurus-jurus andalan dengan segala improvisasinya.


Problemnya, ancaman itu kadang bukan dari kompetitor, tapi pihak regulator. Tengok saja, cerita tentang kebijakan pemerintah India di tahun 1977. Rezim saat itu mengeluarkan kebijakan agar perusahaan-perusahaan asing mengubah status kepemilikan saham dari PMA menjadi perusahaan dalam negeri. 


Kebijakan ini tentu tak serta merta bisa diterima perusahaan-perusahaan multi nasional. Mereka melobi pemerintahan Partai Janata kala itu untuk mengubah keputusan menurunkan porsi saham yang mereka miliki. Tapi pemerintah bergeming alias tetap pada keputusannya. 


Ada yang menerima, tak sedikit yang menolak. Ada yang memilih bertahan, tak sedikit yang hengkang. Raksasa perusahaan komputer asal Amerika dan penguasa minuman berkarbonasi  termasuk yang memutuskan untuk meninggalkan India ketika itu. Mereka keberatan dengan kebijakan tersebut. Mereka merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan regulasi korporasi.


Toh, keberatan atau tidak, kebijakan itu terus berlangsung di India. Ketiadaan perusahaan multinasional minuman berkarbonasi mendorong perusahaan India mendirikan perusahaan serupa dengan merek "77". Begitu pun produk-produk lainnya. Harap maklum, pemerintahan yg berkuasa saat itu dikuasai partai berhaluan sosialis.


Di Indonesia saat ini, fenomena yang sama tengah berlangsung. Tidak persis dalam kebijakan proporsi saham asing menjadi modal dalam negeri. Tapi dalam bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penataan tata ruang wilayah sejalan dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran.


Dasar pemerintah daerah melakukan hal tersebut memang kuat. Sebut saja kebijakan Otonomi Daerah yang membuat sebagian besar wewenang yang sebelumnya ditangani pusat, kini cukup dilakukan pemerintah daerah.


Hasilnya, pernah muncul kasus ketika pengelola sebuah cabang pelabuhan  dibuat pusing dengan kebijakan pemerintah daerah membangun jembatan yang melintas tepat di atas sungai yang menjadi akses utama pelabuhan tersebut. 


Bagi pemerintah, tak ada yang salah dengan keputusan membangun jembatan tersebut karena dianggap memudahkan akses lalu lintas masyarakat. Tapi bagi pengelola pelabuhan, itu bisa jadi lonceng kematian karena kapal-kapal tidak bisa melintasi lagi sungai terkait faktor ketinggian jembatan dan potensi. Tak hanya itu, potensi kapal menabrak tiang jembatan juga cukup besar. Dampaknya tentu bukan pada menurunnya pendapatan pelabuhan semata, secara berantai berpengaruh terhadap lalu lintas barang kebutuhan masyarakat.


Hal serupa hampir terjadi di Pelabuhan Benoa Bali. Keputusan pemerintah membangun akses tol Bali Mandara membuat Pelabuhan Benoa nyaris 'tenggelam' karena posisinya menjadi terkurung. Beruntung pengelola Pelabuhan Benoa cepat tanggap dengan rencana pembangunan tol tersebut. Aksi jemput bola pun dilakukan dengan hasil akhir Pelindo III ikut menjadi pemegang saham perusahaan pengembang jalan tol. Akses tol ke pelabuhan pun terbuka, dan tidak membuat pelabuhan terisolasi.


Langkah cerdas yang sama kini dilakukan pengelola Pelabuhan Panjang agar terintegrasi dengan akses tol Trans Sumatera yang kini sedang dibangun sepanjang 144 km. Pelindo II sebagai induk perusahaan telah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk membangun akses dari jalan tol ke pelabuhan. Hal yang sama juga dilakukan pengelola pelabuhan Panjang kepada Pemprov dalam bentuk pemaparan potensi pengembangan provinsi Lampung saat beroperasinya akses dari tol menuju pelabuhan.


Jika akses  ini selesai dibangun, yang paling banyak diuntungkan jelas masyarakat karena akses lalu lintas barang dan orang menjadi semakin mudah. Pemerintah daerah pun bisa memetik keuntungan baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah maupun proporsi perimbangan keuangan pusat dan daerah. 


Bagi pengusaha, terbukanya kesempatan membuka hinterland yang salah satunya kawasan industri baik yang berorientasi ekspor maupun domestik. Adapun bagi masyarakat setempat, terbukanya kesempatan kerja di industri maupun perusahaan-perusahaan lainnya sebagai danpak dari adanya akses tersebut.


Sedangkan bagi pengelola pelabuhan,  membuka ruang meningkatnya volume arus barang yang akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan. Dalam konteks inilah, program transformasi operasi, komersialisasi aset serta rebranding yang kini tengah dilakukan pengelola Pelabuhan Panjang pada gilirannya bisa disebut sebagai upaya jemput bola manajemen dalam menyongsong perubahan-perubahan besar yang akan terjadi.


Alhasil, kebijakan yang semula dianggap ancaman berubah menjadi peluang yang menguntungkan. Hal itu tidak terlepas dari upaya kolaborasi yang dilakukan dengan semua pihak. 


Seandainya Pelabuhan Panjang berdiam diri dengan perubahan2 yang kini sedang dan akan terjadi pasca pembangunan tol Trans Sumatera, boleh jadi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita hanya akan melihat dermaga pelabuhan yang sepi kapal dan hanya ramai dengan para pemancing ikan.


Kepekaan untuk membaca situasi yang akan terjadi dalam beberapa waktu yang akan datang jelas tidak berdasar pada dimensi metafisik. Itu murni mengacu pada kajian-kajian ilmu manajemen. 


Bagaimanapun perubahan akan selalu terjadi dan menjadi sebuah keniscayaan. Perubahan itu bisa berlangsung secara alami maupun by design melalui kebijakan-kebijakan para pengambil keputusan baik pusat maupun daerah. Bagi para pegelola pelabuhan, kemampuan membaca rencana tata ruang wilayah dalam kurun waktu beberapa puluh tahun ke depan akan menjadi kata kunci dalam menjawab tantangan perubahan.


Di India, ketika muncul kebijakan pemerintah mengubah status investasi asing menjadi perusahaan dengan modal dalam negeri, tidak semua perusahaan multinasional hengkang. Beberapa di antaranya tetap bertahan dengan mengubah proporsi saham. Mereka berkolaborasi dengan pengusaha2 lokal dan menyusun program pengembangan penetrasi pasar yang lebih meluas. 


Hasilnya, bisnis perusahaan tetap survive tanpa bertentangan dengan kebijakan korporasi. Pada akhirnya, meski jaraknya hampir dua dekade, perusahaan2 asing yang semula hengkang pun kembali lagi berinvestasi dan menjalankan usahanya di India. Tapi ketika mereka kembali, kompetitor sudah terlanjur banyak. Mereka pun memulai lagi dari nol. Seperti itulah tampaknya bisnis. *


KF | FORWAMI | SHIPPINGFORUM.CO.ID


This news does not have any tags yet.