Mandatory E- Pass Gate System Pelabuhan Tanjung Priok Awal Januari 2019

Wilam Chon - Jakarta, 08/11/2018, 07:23

*

Mandatory (wajib) penggunaan e-pass gate system  bagi kendaraan/ orang yang akan  masuk wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok diberlakukan awal Januari 2019.


Mandatory penggunaan pass non tunai ini bertepatan dengan habisnya  masa berlaku tanda masuk (pas) tetap Pelabuhan Tahun 2018 pada  31 Desember 2018.
 
Sehubungan dengan pemberlakuan e-pass gate system ini, manajemen Cabang Pelabuhan  Tanjung Priok sudah melayangkan surat bernomor PJ.03.05/30/10/1/D2.2/GM/C.TPK-18  tertanggal 30 Oktober 2018 yang ditujukan kepada pengguna jasa.


Surat yang ditandatangani GM IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Mulyadi itu dimaksudkan  agar semua perusahaan/ pengguna jasa yang melakukan kegiatan di lingkungan kerja pelabuhan segera mengajukan permohonan pass tetap orang dan pass tetap kendaraan periode 2019 bagi seluruh karyawan/kendaraan kepada IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok.


Humas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Hendri Adolf ditemui kemarin membenarkan mandatory pemberlakuan e-pass gate system Januari 2019.


Dia menambahkan untuk mendukung kegiatan  e-pass gate system pihaknya sudah kerjasama dengan Bank Mandiri ( e-money), BNI (tap cash), dan BRI (brizzi). 


Sedangkan tarif untuk masuk Pelabuhan Tanjung Priok masih tarif berdasarkan SK Direksi Pelindo II Tahun 2011 meliputi: truk trailer Rp 10.000, mobil kecil Rp 5.000 dan sepeda motor Rp 3.000, masing-masing kendaraan untuk sekali masuk.


ALFI DUKUNG E- PASS GATE SYSTEM


Dihubungi terpisah, Ketua DPW ALFI DKI, Widijanto mengatakan ALFI sangat mendukung program  e-pass gate system IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan harapan dapat  menekan kemacetan sekaligus sebagai langkah menuju degitalisasi pelabuhan.


"Kita hanya mengingatkan agar semua besaran tarif di Pelabuhan mengacu pada Peraturan Menhub No PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.


Widijanto mengatakan mengacu pada PM 72 Tahun 2017, besaran tarif "Pelayanan Jasa Kepelabuhanan" seperti layanan jasa kapal dan jasa barang  ditetapkan atas kesepakatan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan asosiasi terkait.


Sementara menurut pantauan Indonesia Shipping Gazette, pass masuk pelabuhan dalam PM 72 Tahun 2017 tergolong "Pelayanan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan".


This news does not have any tags yet.