Pelaku Usaha Desak Bea Cukai Revisi Aturan Terkait Jaminan Kegiatan Pabean

Damas Jati - 04/01/2018, 11:34

Para pelaku usaha forwarding dan logistic mendesak Dirjen
Bea dan Cukai untuk merevisi Peraturan No: Per-4/BC/2017 tentang besaran
uang  jaminan kegiatan  pabean atau custom bond. Pasalnya, peraturan
tersebut berpotensi mematikan ribuan perusahan forwarding dan PPJK (perusahaan
pengurusan jasa kepabeanan).


Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)
DKI Jakarta Adil Karim mengatakan aturan custom bond saat ini sangat
memberatkan dan mengakibatkan perusahaan forwarder dan perusahaan pengurusan
jasa kepabeanan (PPJK) terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi kewajiban
custom bond tersebut.


Karena itu, ALFI menginginkan agar merevisi peraturan
tersebut dan meminta agar kewajiban penyiapan uang jaminan pabean atau custom
bond diberlakukan untuk setiap provinsi, bukan pada masing-masing kantor
pelayanan kepabeanan dan cukai.


"Sebagai jalan tengahnya, kami minta satu custom bond
diberlakukan untuk kegiatan di satu provinsi saja, bukan ditiap kantor layanan
Bea Cukai," kata Adil kepada sejumlah media baru-baru ini.


Dia mengutarakan Dirjen Bea dan Cukai semestinya mendorong
keberlangsungan usaha dalam negeri sebagaimana program pemerintah saat ini.


Karenanya, kata Adil, ALFI mendesak revisi aturan 
registrasi kegiatan kepabeanan sebagaimana tertuang melalui Peraturan Dirjen
Bea dan Cukai Kemenkeu No: Per-4/BC/2017 yang mengatur tentang besaran
uang  jaminan kegiatan  pabean atau custom bond itu.


"Jika dipaksakan akan membuat PHK massal pada sektor
usaha forwarder dan PPJK di Indonesia," paparnya.


Sebelumnya, besaran custom bond yang disiapkan perusahaan
forwarder disetorkan satu kali dalam setahun dan dapat berlaku diseluruh
wilayah kepabeanan Indonesia dalam melakukan kegiatan sebagai jaminan freight
forwarder maupun proses pegurusan jasa kepabeanan (PPJK).


Namun, imbuhnya, dengan adanya Perdirjen BC No:4/2017,
custom bond ditetapkan hanya berlaku untuk kegiatan di masing-masing wilayah
kantor pabean dan cukai tergantung klasifikasinya.


Berdasarkan beleid baru itu, custom bond untuk melakukan
kegiatan di wilayah kantor pelayanan utama (KPU) dan kantor pengawasan
pelayanan Bea Cukai tipe madya ditetapkan sebesar Rp250 juta.


Untuk kantor pengawasan dan  pelayanan tipe madya
pabean A sebesar Rp 150 juta, dan untuk  kantor pengawasan dan pelayanan
BC tipe madya pabean B sebesar Rp 100 juta, sedangkan pada kantor pelayanan Bea
Cukai  tipe madya pabean C sebesar Rp 50 juta.


Custom bond bisa berupa uang tunai, jaminan bank maupun 
jaminan dari perusahaan asuransi, sebagai persayaratan dalam melaksanakan
kegiatan forwarder dan pengurusan kepabeaanan.