Tanggapan Saut Gurning Soal Upaya Revisi Permenhub No. KM. 2/2010

Wilam Chon - Jakarta, 25/11/2018, 19:38

*Saut Gurning, pengamat Kemaritiman ITS Surabaya

Upaya pemerintah merevisi Permenhub No. KM. 2/2010 tentang Pedoman Penanganan Bahan atau Barang Berbahaya merupakan usaha cukup baik dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran nasional.


Hal itu diungkapkan pengamat Kemaritiman dari Institut Tehnologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Saut Gurning dalam percakapan dengan Indonesia Shipping Gazette, pada Minggu (25/11/2018).


"Kita tetap harus berorientasi pada pencegahan, pengendalian dan pengurangan potensi resiko dan dampak dari penanganan, serta pengangkutan barang berbahaya di laut, seperti tercantum dalam International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.


Saut menilai dalam KM 2/2010, penanganan barang berbahaya masih bersifat parsial dan cenderung bersifat internal untuk kebutuhan fungsi Direktorat Jendral Perhubungan Laut cq Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), khususnya dalam fungsi utamanya terkait IMDG di Indonesia.


Sementara kondisi di lapangan ditemukan masih banyak entitas maritim kita (agen pelayaran, pejabat PPNS, petugas kesyahbandaran, petugas pengawas keselamatan pelayaran, dan petugas patroli) dalam melakukan pengawasan belum memiliki kemampuan dasar dalam menangani IMDG.


Selain itu cukup banyak amandemen dari IMDG Code pada tahun 2016 dan 2018 yang perlu juga diadaptasi oleh stakeholders dan masyarakat maritim di Indonesia.


Saut mengatakan ada 9 (sembilan) klasifikasi barang berbahaya menurut IMDG Code. Salah satu di antaranya, yang sering menjadi kebutuhan, tapi juga perlu mendapatkan perhatian bersama secara luas, khususnya untuk klasifikasi 2 yaitu material Gas atau Liquefied Petroleum Gas (LPG).


Masih banyak kendala atau kekurangan yang dihadapi baik di pelabuhan, kapal dan lokasi gudang untuk memahami, penanganan dan antisipasi jika terjadi kesalahan dalam proses pengangkutan LPG.


Dia mengatakan masih banyak operator pelayaran, agen, staf KSOP, pejabat PPNS dan petugas patroli belum memahami persyaratan pengemasan (packaging), penandaan (marking), pelabelan (labelling), dan juga penempatan (stowage) dari LPG, baik di gudang, di pelabuhan, dan di atas kapal.


Saut Gurning mengatakan konsekuensi dari ketidakpahaman dan tidak kompetenan unsur Sumber Daya Manusia (operator) terkait maritim akibat lemahnya edukasi, pelatihan, termasuk standar pelatihannya terkait proses packaging, marking, labelling, dan juga stowage, mengakibatkan kebakaran sering terjadi mulai dari gudang, pelabuhan, galangan kapal hingga kapal itu sendiri (kapal Ro-Ro misalnya).


Sementara itu ada banyak kargo berbahaya lainnya yang bersifat eksplosif; cairan berbahaya, padatan berbahaya yang dapat menimbulkan kebakaran dan gas beracun, partikel yang dapat menyebabkan oksidasi, bahan nuklir; material penyebab korosi/erosi, yang cukup banyak ditangani pelabuhan nasional sebagai bahan baku untuk industri atau barang jadi baik dari kegiatan ekspor-impor dan domestik.


Ditanya, apakah ambang batas sulphur pada bahan bakar kapal 0,5%? Saut mengatakan sejak lima tahun belakangan ini masalah tersebut masih terus dibahas di International Maritime Organization (IMO).


Ambang batas sulphur terkait berbagai kasus lingkungan di wilayah udara khususnya di sekitar pelabuhan dan wilayah yang dilalui lalu lintas kapal secara global akibat emisi atau gas buang mesin utama kapal khususnya berbagai tipe Sulphur Oxide (SOx), Particulate Matter (PM), dan Nitrogen Oxide (NOx) dari hasil pembakaran bahan bakar kapal ke udara.


Pembahasan itu akhirnya mendorong di-amandemen-kannya Annex VI, Konvensi Marpol (Marine Pollution) oleh IMO.


Dalam Annex VI ini, disepakati emisi gas buang kapal SOx, PM dan NOx -- kemudian diambil SOx sebagai rujukan -- mulai tahun 2010-2020 harus berkurang secara gradual dari 1,5% m/m menjadi 0,5% m/m.


Annex VI Marpol ini mensyaratkan bahwa semua kapal internasional yang melewati wilayah Special Emission Control Areas (SECA) harus memenuhi persyaratan level emisi gas buang kurang dari 0,5% m/m setelah 1 Januari 2020. 


SECA berada di wilayah perairan Laut Baltik, Laut Utara Eropa, Laut di Amerika Utara, termasuk pantai Amerika Utara dan Kanada, serta Laut Karibia.


This news does not have any tags yet.