YLKI Minta Pemprov DKI Tidak Naikkan Pajak Penerangan Jalan

Wilam Chon - Jakarta, 16/05/2018, 09:19

*

Yayasan Lembaga Konsumen  Indonesia (YLKI ) minta Pemprov  DKI Jakarta tidak menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Karena akan membebani tagihan listrik konsumen dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. 


Hal itu ditegaakan Ketua YLKI Tulus Abadi menanggapi Pemprov DKI  sedang   merevisi Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ). 


Proses revisi itu akan digodog dalam RDPU DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018, jam 10.00 WIB. Pasal yang akan direvisi adalah menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di DKI Jakarta, dari semula sebesar 3 (tiga) persen menjadi 10 persen. 


Memang jika dilihat dari sudut regulasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kenaikan itu tidak ada yang dilanggar. 


Namun, pada konteks yang lain kenaikan tersebut harus dikritisi, bahkan ditolak, ujarnya melalui siaran pers, Selasa (15/5/2018) malam.


Pasalny kenaikan Pajak Penerangan Jalan akan memberatkan masyarakat/ konsumen karena secara akumulatif akan menaikkan tagihan listrik konsumen.


Selain  itu  tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan bahwa tahun ini  tidak akan ada kenaikan tarif listrik, bahkan sampai 2019. 


Apalah artinya tidak ada kenaikan tarif listrik tetapi Pajak Penerangan Jalan dinaikkan dengan signifikan? ujar Tulus dengan nada bertanya.


Tulus menambahkan kenaikan PPJ 10 persen terlalu tinggi untuk ukuran DKI Jakarta. Sebab DKI Jakarta punya sumber-sumber pendapatan pajak lain yang lebih signifikan perannya, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor. 


"Kenaokan ini menunjukkan Pemprov DKI rakus terhadap pajak. Kalau daerah lain, yang sumber PAD-nya kecil, adalah pantas menerapkan Pajak Penerangan Jalan antara 9-10 persen."


"Bahkan di sebuah kabupaten di NTT, tidak ada Pajak Penerangan Jalan. Masak DKI Jakarta kalah dengan NTT? Malu dong..." sindir  Ketua YLKI.


Dia juga mengatakan kenaikan 10 persen Pajak Penerangan Jalan berpotensi memicu "konflik" antara konsumen dengan PT PLN. Karena mayoritas konsumen tahunya tagihan listrik naik, dan tahunya yang memungut pajak adalah PT PLN.


YLKI juga mendorong agar revisi Perda tersebut tidak hanya membahas kenaikan persentase saja, tapi juga mengakomodir agar PJU di DKI Jakarta menggunakan sumber energi baru terbarukan, misalnya surya panel (solar panel), tegasnya. (wilam)


Related News

YLKI Minta Pemprov DKI Tidak Naikkan Pajak Penerangan Jalan

May 16, 2018

YLKI Prediksi Kendaraan Banjiri Jalan Tol Transjawa

May 07, 2018

YLKI NILAI PENGANULIRAN LARANGAN MOTOR DI THAMRIN CORENG WAJAH TRANSPORTASI 

Jan 13, 2018