YLKI NILAI PENGANULIRAN LARANGAN MOTOR DI THAMRIN CORENG WAJAH TRANSPORTASI 

Damas Jati - Jakarta, 13/01/2018, 22:13

*

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir Pergub DKI No. 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jakarta dinilai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah mencoreng wajah transportasi di Indonesia.


Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi Sabtu (13/1/2018) mengatakan  dengan  dikabulkannya permohonan uji materi terhadap Pergub tersebut, larangan sepeda motor melintas di ruas jalan MH Thamrin-Medan Merdeka menjadi gugur. 


Tulus Abadi mengatakan jika pendekatannya populis, maka putusan MA tersebut mempunyai bobot yang tinggi. Bahkan  Gubernur Anies Baswedan   menyambut baik putusan tersebut. Boleh jadi putusan MA tersebut menyerap "ideologi populisme".


Namun jika mengacu pada pertimbangan dari sisi managemen transportasi publik, putusan MA tersebut telah menjungkirbalikkan banyak hal. Bahkan  dinilai mundur beberapa langkah dari upaya pemerintah  melakukan penataan  di bidang transportasi. 


Putusan MA juga bisa menjadi palu godam untuk mematikan angkutan umum yang saat ini sudah nyaris sekarat. 


Tulus mengatakan  putusan MA bisa jadi mengalami cacat yuridis. Sebab MA telah memutus suatu perkara tidak menggunakan  analisa UU organik, tetapi menggunakan UU lain yang tidak berkorelasi. 


Seharusnya dalam memutus perkara uji materi tersebut, MA menggunakan substansi UU LLAJ bukan UU tentang HAM. Substansi Pergub 195/2014 bukan melarang warga Jakarta bergerak/melintas di jalan MH Thamrin. Yang dilarang adalah menggunakan sepeda motor.


Sedangkan sepeda motor hanyalah sarana. Untuk melintas di ruas jalan dimaksud bisa menggunakan moda transportasi yang lain, terutama angkutan umum.


Alasan bahwa larangan sepeda motor tidak adil karena belum ada angkutan umum yang memadai juga tidak tepat. Senyaman apapun angkutan umum bagi pengguna kendaraan pribadi tidak akan pernah  berpindah ke angkutan umum jika tidak dibarengi dengan upaya pengendalian kendaraan pribadi termasuk sepeda motor.  


Tulus mengatakan klaim bahwa sepeda motor diperlakukan diskriminatif justru terbalik. Sebab dalam konteks upaya pengendalian kendaraan pribadi, sepeda motor justru diistimewakan. 


Sebagai contoh, saat kendaraan roda empat diberlakukan three in one, sepeda motor bebas. Saat diberlakukan ganjil genap, sepeda motor juga lolos. Bahkan untuk implementasi jalan berbayar (ERP), sepeda motor juga dibebaskan. Jadi sepeda motor malah mendapatkan berbagai keistimewaan, bukan diskriminasi, tegasnya.


Putusan MA juga banyak mengantongi cacat bawaan yang lain. MA tidak melihat data faktual bahwa sepeda motor adalah moda transportasi yang paling tidak aman. Buktinya  76 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dengan korban fatal, cacat tetap dan meninggal dunia. 


Apakah MA tidak tahu bahwa lebih dari 30.000 orang Indonesia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas dan mayoritas adalah pengguna sepeda motor? 


Putusan MA juga telah menegasikan berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh kredit sepeda motor. Promosi kredit sepeda motor begitu jor-joran. Iming-iming uang muka dan cicilan murah, menyerimpung konsumen yang rata-rata masyarakat menengah bawah. 


Selain itu Fenomena kredit sepeda motor dibanyak tempat telah menimbulkan konflik horisontal antara konsumen, dan dengan debt collector. Tragisnya lagi, menurut data BPS, leasing sepeda motor telah memicu tingkat kemiskinan di rumah tangga miskin. 


Dengan demikian, substansi putusan MA terhadap Pergub No. 195/2014 banyak mengantongi cacat bawaan, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi dan tentu saja dari sisi managemen transportasi publik. 


Sangat disesalkan hakim selevel MA menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang sangat mentah. Tanpa dasar argumentasi yang memadai. 


Hikmah dari putusan MA ini, pemerintah harus lebih serius dalam merevitalisasi angkutan umum, dan juga mewujudkan angkutan umum masal. Selain mencari solusi kebijakan lain untuk mengendalikan keberadaan sepeda motor. Tanpa hal itu maka wajah transportasi di Indonesia akan makin carut-marut, semrawut, dan tingkat safety yang sangat rendah. (Fanani)


Related News

YLKI Minta Pemprov DKI Tidak Naikkan Pajak Penerangan Jalan

May 16, 2018

YLKI Prediksi Kendaraan Banjiri Jalan Tol Transjawa

May 07, 2018

YLKI NILAI PENGANULIRAN LARANGAN MOTOR DI THAMRIN CORENG WAJAH TRANSPORTASI 

Jan 13, 2018