Pekerja Pelabuhan Gelar Aksi Damai Tanggapi Kontrak JICT Berakhir 27 Maret 2019

Wilam Chon - Jakarta, 16/01/2019, 15:24

*

Kontrak pelabuhan petikemas  Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan  Hutchison Hong Kong akan habis 27 Maret 2019.


Menanggapi ini pekerja pelabuhan menggelar aksi damai di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Ketum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova  Sofyan Hakim  mengharapkan Dirut Pelindo II Elvyn G Masassya  berhati-hati  atau  tidak gegabah dalam memutuskan perpanjangan kontrak JICT. 


Pasalnya, hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus perpanjangan kontrak JICT ditemukan penyimpangan dan   pelanggaran aturan saling terkait.


Diantaranya perpanjangan kontrak JICT tanpa izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RUPS dan tidak dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), sehingga terindikasi merugikan negara senilai minimal Rp 4,08 trilyun.


Audit investigatif itu telah diserahkan kepada aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Juli 2017. 


Selain itu, hasil audit investigatif mengindikasikan  akan jauh lebih menguntungkan bagi Pelindo II dan negara apabila JICT dikelola sendiri, 100% Indonesia. Sebagaimana Pelindo III  tidak memperpanjang kontrak Dubai di Terminal Petikemas Surabaya.
 
Sebelumnya, pada 1 Desember 2015,  BPK terbitkan hasil audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT kasus perpanjangan kontrak JICT.


Menurut kesaksian anggota BPK Achsanul Qosasih dalam rapat Pansus DPR tentang Pelindo II pada bulan Desember  2015, audit PDTT tersebut diminta oleh Kementrian BUMN lewat Pelindo II.


Disampaikan bahwa terdapat beberapa pelanggaran aturan namun Hutchison bisa lanjutkan kontrak dengan memenuhi kekurangan pembayaran.


Seharusnya permintaan audit PDTT diperuntukkan bagi rencana perusahaan yang tercantum dan tidak kontradiktif dengan audit investigatif yang bersifat final atas permintaan Pansus DPR tentang Pelindo II.  


Pekerja pelabuhan mendukung penuh Pelindo II untuk menegakkan tata kelola pelabuhan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan berorientasi kepada aturan Per Undang- Undangan dalam kasus kontrak JICT dan juga kontrak TPK Koja yang telah habis pada Oktober 2018.


This news does not have any tags yet.