Kebijakan PPN 0 % Mestinya Jadikan Pelayaran Nasional Siap Bersaing dengan Asing

Kebijakan PPN 0 % Mestinya Jadikan Pelayaran Nasional Siap Bersaing dengan Asing

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyambut baik kebijakan pemerintah yang menghilangkan beban Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) dari 10% menjadi 0% atas persewaan alat angkut termasuk persewaan kapal laut untuk kegiatan pelayaran internasional.

Ketua umum DPP Indonesian Shipowners’ Asociation (DPP INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permenkeu No 32/PMK.010/2019 menjadikan pelayaran nasional lebih siap bersaing dengan pelayaran asing karena setara yaitu sama sama tidak dibebani PPN.

Bincang-bincang dengan Indonesia Shipping Gazette akhir pekan lalu, Johnson W. Sutjipto mengatakan dengan penghapusan beban PPN, pelayaran nasional lebih siap bersaing dalam memperebutkan pasar ekspor/impor Indonesia sebesar 1 miliar ton atau setara dengan USD 10 miliar.

Sebelumnya Menteri Keuangan telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. Perluasan jenis ekspor jasa ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019.

Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan, PMK ini juga memasukkan sejumlah jenis jasa baru sehingga secara keseluruhan jenis jasa yang diberikan insentif PPN 0% adalah sebagai berikut:

Jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan; jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor, jasa konsultansi konstruksi, jasa teknologi dan informasi; jasa penelitian dan pengembangan (research and development); jasa penyewaan alat angkut berupa penyewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional; jasa konsultansi termasuk jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia jasa konsultansi keinsinyuran (engineering services), jasa konsultansi pemasaran (marketing services).

Selain itu juga jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, jasa perpajakan; jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk
tujuan ekspor; dan jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi /konektivitas data.

Leave a Comment