Catatan Ringan Diskusi Permenkeu No. 229/2017, PMK No. 158 /2917, dan PMK No. 11/2019

by: Wilam Chon

Diskusi dan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 229 /2017, PMK No 11 /2019 & PMK 158 /2017 yang digelar Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta akhir pekan lalu, paling ramai mendapat respon dari pengusaha logistik (Forwarding/Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan-PPJK).

Diskusi ketiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini memang pantas mendapat respon tinggi dari pelaku usaha logistik. Pasalnya, penerapan PMK 229/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Internasional (tarif preferensi) dan PMK 158/2017 tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pegangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut , dinilai pelaku usaha logistik (PPJK/Forwarding sebagai pengangkut kontraktual – NVOCC ) sangat memberatkan sekaligus membuat logistik biaya tinggi.

Terkait PMK 229/2017, pengusaha logistik (PPJK) sebagai wakil importir sering gagal mendapatkan tarif preferensi karena terlambat menyampaikan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate Of Origin (COO) yang waktunya dianggap sangat singkat. Akibatnya SKA hangus atau dibatalkan oleh Bea Cukai selanjutnya dikenakan tarif bea masuk umum.

SKA atau COO merupakan dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA yang menyatakan barang rersebut dapat dikenakan tarif preferensi.

Tarif preferensi dinilai pelaku usaha dapat meringankan biaya logistik karena besarannya pada umumnya lebih murah daripada tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MTN).

Terkait dengan PMK No 158/PMK 04 /2017, forwarding sebagai pengangkut kontraktual (NVOCC) yang menangani barang impor /ekspor khususnya melalui udara juga sering kena denda. Karena terlambat melakukan submit inward manifest ( impor ) dan outward manifest (ekspor) yang tenggang waktunya sangat singkat.

Kalau terlambat, forwarding dikenakan sanksi denda minimum Rp 10 juta dan maksimum Rp 100 juta. Selain itu kalau terjadi kesalahan dalam hal jumlah kemasan juga didenda minimum Rp 25 juta dan maksimum Rp 250 juta.

Menanggapi keluhan anggotanya terkait PMK 229/2017, ALFI sudah melayangkan surat kepada pemerintah agar batas waktu penyampaian SKA diperlonggar dan tidak ada pembatalan SKA tapi cukup diblokir sementara, baik importir maupun PPJK.

Sementara PMK No 11/2019 merupakan perubahan dan penambahan beberapa pasal atas PMK 229 /2017 yang intinya penyerahan SKA dapat disampaikan secara online (elektronik) oleh penerbit SKA, sehingga PPJK sebagai wakil importir tidak perlu lagi menyerahkan SKA.

Namun jika SKA melalui online belum tersedia akibat gangguan atau kegagalan sistem, pejabat Bea dan Cukai tetap minta hasil cetak atau pindaian SKA elektronik (e-form D).

Pembicara dalam diskusi tiga Permenkeu tersebut adalah dua pejabat dari Ditjen Bea dan Cukai, Eko Yulianto dari Dirat Kepabeanan Internasional dan antar Lembaga, serta Anju H Gultom dari Dirat Teknis Kepabeanan. Diskusi diisi tanya jawab antara pelaku usaha dan pejabat dari Ditjen Bea dan Cukai.

Poin penting dari diskusi dan sosialisasi PMK tersebut seperti diungkapkan Eko Yulianto maupun Anju, bahwa Ditjen Bea dan Cukai tidak merespon usul ALFI agar diberikan kelonggaran waktu baik dalam penyerahan SKA maupun submit manifest.

Solusi untuk menghindari pembatalan tarif preferensi yaitu PMK 11/2019 dengan manfaatkan penyampaian SKA melalui elektronik (online).

Adil Karim selaku moderator dalam diskusi itu menyebutkan sampai sekarang tercatat sudah 6 negara anggota ASEAN sudah dapat melakukan penyampaian SKA secara elektronik.

Skema ASEAN Treade In Goods Agreement (ATIGA) terus melakukan kesepakatan dengan negara lain. Sebentar lagi penyampaian secara online dapat dilakukan dengan Korea dan China .

Leave a Comment