Seminar Peran Kesyahbandaran Kritisi Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP

Pembubaran kantor Syahbandar dan pembentukan 4 kantor Kesyahbandaran Utama serta 96 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menjadi sorotan dalam Seminar Nasional bertajuk: “Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran” di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Seminar yang digelar perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) serta Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI), diikuti 150 peserta dari berbagai kalangan seperti praktisi, akademisi, konsultan hukum unsur TNI / Polri dan lainnya.

Pembicara dari Dewan Pertimbangan AKKMI, Soleman B. Ponto menilai pembubaran Kesyahbandaran dan pembentukan Kesyahbandaran Utama serta KSOP merupakan kasus aneh bin ajaib.

Laksda TNI (Pur) Soleman B Ponto mengatakan kasus ini menjadi aneh karena lembaga Syahbandar
dibentuk atas perintah UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, justru mau dicabut oleh Peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub No PM 34 dan No PM 36 tahun 2012 yang bertentangan dengan Undang Undang di atasnya (UU Pelayaran).

Permenhub No PM 34/2012 tentang Organisasi Tata Kerja Kesyahbandaran Utama menjadi dasar hukum untuk membubarkan Kantor Syahbandar sekaligus membentuk 4 Kantor Kesyahbandaran Utama masing masing di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar.

Di beberapa tempat Kantor Syahbandar dan Kantor Otoritas Pelabuhan dibubarkan dan dibentuk kantor baru dengan nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Dasar hukum pembentukan KSOP yaitu Permenhub No PM 36 tahun 2012.

Nomenklatur Kesyahbandaran Utama mau pun KSOP tidak dikenal baik dalam UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 maupun dalam PP 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tambahnya.

Soleman menegaskan Permenhub N0 34/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran Utama serta Permenhub no PM 36/2012 tentang Organisasi & Tata Kerja KSOP bertentangan dengan UU Pelayaran No 17 Tahun 2008.

Namun Staf Ahli Menhub Cris Kuntadi menilai pembentukan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak masalah sebagai unit kerja . Karena pada KSOP masih ada peran kesyahbandaran.

Sementara Ketum Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. M Sjato mengatakan UU Pelayaran mengamanatkan Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi di Pelabuhan, tapi kewenangan tersebut belum terlaksana secara optimal.

M Sjato memberikan contoh setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang dikeluarkan Syahbandar, pemeriksaan pedahuluan kecelakaan kapal, pemeriksaan kapal dan banyak lagi.

Presiden APDHI, Dini Dewi Heniarti, mengatakan laut berperan penting sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia.

“Oleh karena itu, menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait,”ujarnya

Leave a Comment