Pelabuhan Patimban Tahap Satu Butuh Pasokan Listrik 90 MVA

Estimasi kebutuhan pasokan listrik di kawasan Pelabuhan Patimban untuk tahap 1 (Fase l.1 dan Fase I.2) pada tahun 2019 sampai 2023 mencapai 90 mega volt ampere (MVA).

Untuk memenuhi pasokan tenaga listrik itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangani Kesepakatan Bersama, di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Amir Rosidin.

Menurut Dirjen Agus, Pelabuhan Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan percepatan dalam pembangunan dan pengoperasiannya, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan pasokan tenaga listrik.

“Oleh karenanya perlu dilakukan kerjasama antara Kemenhub dan PLN dalam hal penyediaan pasokan listrik di kawasan Pelabuhan Patimban,” ujar Dirjen Agus usai mendantangani Kesepakatan Bersama.

Dirjen Agus menjelaskan bahwa sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan kawasan pelabuhan Patimban, Ditjen Perhubungan Laut akan menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung tenaga listrik di kawasan Pelabuhan Patimban. Sedangkan PLN akan melakukan penyediaan dan pelayanan tenaga listrik di kawasan tersebut.

“Kami berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan yang berlaku selama 5 tahun ini dapat semakin meningkatkan kerjasama dan sinergi yang baik antara Kemenhub dengan PT.PLN. Dengan demikian dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Patimban yang direncanakan akan soft opening pada Desember 2019 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2027,” kata Dirjen Agus.

Selanjutnya, pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat.

Leave a Comment