Sudah 8 Bulan TKBM Tanjung Redeb, Kaltim Kehilangan Pekerjaan

Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Redeb, Berau, Kaltim yang menangani bongkar muat batubara, sudah 8 bulan ini meradang karena menganggur alias kehilangan pekerjaan.

Pasalnya, pekerjaan bongkar muat hasil tambang itu dilakukan buruh non Koperasi TKBM. Sementara uang kompensasi sebagai ganti rugi dioperasikan floating crane sejak 2010 sudah distop sejak Januari 2018 lalu, kata Wakil Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Redeb, Hafid kepada Indonesia Shipping Gazette (ISG) melalui telepon, Jumat (30/5/2019).

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb, Berau , Kaltim, Hary Suryanto dihubungi via telepon mengatakan penyelesaian kasus ini sudah diambil alih Bupati Berau.

Namun, kata Hary, kalau buruh dari Koperasi TKBM setempat mau kerja silakan kerja gabung dengan buruh yang sudah melakukan bongkar muat di sana.

Sementara soal uang kompensasi diselesaikan saja secara hukum di Pengadilan. “Karena perjanjian soal uang kompensasi berlangsung tahun 2010 sebelum saya tugas di sini,” tambahnya.

Wakil Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Redeb, Hafid mengatakan dalam kasus ini pada prinsipnya Koperasi TKBM setempat minta SKB dua Dirjen dan satu Deputi tahun 2011 ditegakkan.

Isi SKB yang ditandatangani Dirjen Hubla, Kemenhub, (Dirjen Binawas Ketenaga Kerjaan dan Deputi Kelembagaan Koperasi & UKM-Kemenaker) intinya mengatur di setiap pelabuhan hanya ada satu Koperasi TKBM yang menangani bongkar muat.

“Kita minta SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi ditegakkan sehingga yang berhak menangani bongkar muat batu bara itu buruh dari Koperasi TKBM Tanjung Redeb. Kita menuntut TKBM yang melakukan bongkar muat secara ilegal di muara pantai di berhentikan kegiataannya,” kata Hafid.

Penderitaan buruh Koperasi TKBM Tanjung Redeb bermula ketika TKBM minta agar uang kompensasi sebesar 60% dari tarif bongkar muat — yang distop sejak Januari 2018 — dibayar kembali oleh pemilik barang/APBMI/GPEI.

Uang kompensasi muncul tahun 2010 melalui kesepakatan antara Gabungan Importir /Eksportir/APBMI dan TKBM. Karena alat bongkar muat batu bara diganti dengan floating crane, Koperasi TKBM tidak lagi dilibatkan, tapi mendapat kompensasi 60 % dari tarif bongkar muat.

Sementara buruh TKBM tetap melakukan bongkar muat di crane kapal. September 2018 buruh /koperasi minta agar uang kompsensasi dibayar. Namun dampaknya malah pekerjaan di crane kapal juga tidak lagi diberikan pada koperasi TKBM. “Kita masih menunggu penyelesaian dari Bupati Berau,” kata Hafid

Leave a Comment