Harapan ALFI: Kebijakan Closing Time & Terminal Booking Harus Melalui Kajian Komprehensif

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) soroti rencana aksi (kebijakan) yang dibuat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengurai kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sekum DPW ALFI DKI Adil Karim mengatakan kemarin (12/6), dua dari tujuh rencana aksi BPTJ yang disorot ALFI yaitu soal ‘Terminal Booking dan Tracking Truck’, serta ‘Closing Time’ atau batas waktu pemasukan barang untuk ekspor ke terminal.

“Kita mengharapkan untuk kebijakan Closing Time serta Terminal Booking & Tracking Truck System,” kata Adil Karim, agar dilakukan melalui kajian komprehensif dengan melibatkan semua stake holder seperti Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Nasional Importir Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), serta terminal operator agar kebijakan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan baik.

Keterlibatan semua stake holder dalam mengkaji kebijakan Closing Time misalnya sangat penting. Karena masing masing stake holder selama ini menghadapi persoalan sendiri-sendiri yang harus dicarikan solusinya agar dapat melaksanakan kebijakan tersebut nantinya terkait upaya mengurai kemacetan , kata Adil.

Khusus mengenai Terminal Booking & Tracking Truck System, kata Adil, sebenarnya sejak zaman Pelindo II dipimpin RJ Lino, sudah dibicarakan dalam program bertajuk Truck Booking Return Container (TBRC) dan kita sudah studi banding ke Port Botany Sydney, Australia.

ALFI berpendapat untuk melaksanakan Terminal Booking Pelindo II harus mempersiapkan dua lokasi Buffer area. Selain di sisi barat yang sekarang sudah ada, juga di sisi timur Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebab arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya menuju ke dan dari timur pelabuhan mulai Bekasi sampai Cikampek dan seterusnya. Karena itu kalau buffer area hanya di sisi barat pelabuhan, barang dari arah timur menuju buffer area di barat tetap memicu kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kebijakan tersebut nantinya dituangkan dalam perjanjian Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) dilengkapi ketentuan penalti bagi stakeholder termasuk terminal operator yang melanggar, ujar Adil.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan tujuh butir rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni: 1. pemanfaatan buffer area, 2. otomatimalisasi gate, 3. optimalisasi depo peti kemas kontainer empty, 4. penerapan terminal booking and tracking truck system, 5. batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, 6. manajemen rekayasa lalu lintas, dan, 7. skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Surat Kepala BPTJ itu juga ditembuskan antara lain ke Dirjen Hubla, Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta, PT Pelindo II/IPC, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja.

Selain itu, PT ILCS, PT. Mustika Alam Lestari, PBM Adipurusa, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Menyangkut buffer area dan autogate system di pelabuhan Priok, rekomendasi BPTJ itu menargetkan rencana aksi pada minggu kedua bulan Juni 2019 agar fasilitas buffer area di pelabuhan Priok dapat dimanfaatkan optimal lewat sistem digitalisasi, sehingga truk tidak lagi parkir sembarangan di dalam pelabuhan yang berpotensi bikin kemacetan.

Sedangkan automatic gate bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menghindari antrian truk yang masuk ke terminal lini satu pelabuhan Priok.

Adapun optimalisasi fasilitas depo empty, dijadwalkan implementasi pada minggu ketiga Juni 2019, agar terminal peti kemas tidak menjadi tempat menungu truk menuju ke depo.

Untuk implementasi Terminal Booking dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juli 2019 agar ada kepastian pengangkut maupun memonitor barang dan trucking di pelabuhan Priok.

Rencana aksi menyangkut closing time dijadwalkan pada minggu kedua Juni 2019, untuk mengurangi jumlah antrian truk menuju Priok demi kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan skema antrian dalam terminal pelabuhan dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juni 2019 dengan cara mengubah jadwal pelayaran dan volume kepadatan kendaraan dipelabuhan dari akhir minggu menjadi awal minggu.

Leave a Comment