ALFI Desak Pemerintah Wujudkan DO Online & Asuransi Jaminan Kontainer

Pemerintah diminta segera merealisasikan kebijakan yang “macet” yaitu penyempurnaan Delivery Order (DO) Online dan penerapan uang jaminan kontainer impor dengan sistem asuransi.

Permintaan itu disampaikan Ketum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Widijanto dalam percakapan dengan Indonesia Shipping Gazette di kantornya, kemarin.

“Kita menilai jika program DO Online berjalan baik dan uang jaminan kontainer impor dapat di-cover melalui asuransi akan berdampak positip. Karena masa inap kontainer impor di pelabuhan menjadi lebih singkat yang berdampak pada penurunan biaya logistik sekaligus meringankan beban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai wakil importir/pemilik barang,” tegas Widijanto.

Namun, tambah Widijanto, Kemenhub harus bersikap tegas terhadap pelayaran khususnya ‘asing ‘ agar program DO Online dan uang jaminan kontainer dengan sistem asuransi bisa dilaksanakan secara operasional.

Menurut Widijanto, penghambat pelaksanaan kedua program tersebut umumnya karena sebagian besar agen pelayaran asing menolak mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Kemenhub.

Ketentuan dimaksud yaitu Permenhub No PM 120/2017 Tentang DO Online dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No: Um 003/40 /II /DJPL -17 tentang penghapusan uang jaminan kontainer (sekarang digagas uang jaminan kontainer melalui asuransi).

ALFI minta agar hirarki
(tata urutan ) regulasi yang mengatur uang jaminan kontainer ditingkatkan dari Surat Edaran Dirjen Hubla  menjadi Peraturan Menteri Perhubungan dilengkapi dengan sanksi.

Misalnya pelayaran asing yang menolak mematuhi uang jaminan kontainer melalui asuransi tidak diberi Surat Ijin Berlayar (SIB). “Pelayaran asing itu cari uang di Indonesia masa gak mau patuh dengan regulasi kita,” tegas Widijanto.

Selain harus tegas terhadap pelayaran asing, kata Widijanto, semua stake holder terlibat dengan pengambilan DO Online seperti : Perbankan, Bea Cukai , Pelayaran , Terminal, TPS, maupun Depo harus melaksanakan kerja 24/7 (24 jam sehari/ 7 hari seminggu.

“Minimal ada petugas piket yang punya kewenangan memutus kebijakan dari masing masing stakeholder terkait yang ditugaskan pada saat di luar jam kantor dan hari libur,” ujarnya.

Widijanto mengatakan jika DO Online benar benar sudah berjalan secara virtual semua stakeholder terkait harus kerja 24/7. Kalau salah satu stakeholder saja belum 24/7 , DO Online tetap tidak optimal manfaatnya.

Sebagai contoh, katanya, pemilik barang /wakilnya mau tebus DO sudah mati pada saat sudah lewat jam kantor atau libur. Kalau pelayaran belum laksanakan 24/7, pemilik barang selain terkena demorage juga terancam terkena biaya tambahan storage di terminal karena terlambat mengeluarkan barang.

Leave a Comment