ALFI Dukung Penuh Mandatory DO Online pada Oktober 2019

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung penuh rencana pemerintah melaksanakan Delivery Order (DO) Online yang bersifat wajib (mandatory) pada Oktober 2019.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi pada Kamis (11/7/2019) menanggapi kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi & evaluasi penerapan DO Online yang digelar Kemenhub sehari sebelumnya.

Yukki mengatakan ALFI pada prinsipnya mengedepankan adanya integrasi pada tatanan implementasi DO Online yang harusnya dibebaskan ke pasar agar pasar bisa memilih sehingga terjadi kompetisi sehat.

Dengan demikian, kata Yukki, tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan DO Online. Karena pada akhirnya pasar akan memilih aplikasi yang selalu ter-update dan penuh inovasi serta pengembangan.

Yukki yang juga Ketua Umum AFFA (ASEAN Freight Forwarder Association) menegaskan yang paling penting lagi aplikasi tersebut tersambung ke Indonesia National Single Window (INSW) sebagai Gateway dokumen Delivery Online.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Harmen Sembiring selaku Deputi III Pengelola Portal Indonesia Nasional Single Window (PP INSW).

Yukki menambahkan jika DO Online sudah terimplementasi tentunya pengembangan aplikasi tidak boleh berhenti. Karena inovasi dan digital security memainkan peran yang krusial.

Menurut dia, jaminan keamanan transaksi dan pertukaran data akan membuat para stakeholders mempunyai kepercayaan dan rasa aman terhadap digitalisasi logistik yang sedang dibangun ini.

Sehari sebelumnya, Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Rabu (10/7/2019), menggelar Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan DO Online menjelang implementasi secara penuh sistem pesanan secara elektronik (Delivery Order Online) untuk barang impor di pelabuhan pada Oktober 2019

“Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan DO Online Tahun Anggaran 2019 ini bertujuan untuk membangun serta menerapkan Sistem Pesanan Secara Elektronik atau Delivery Order Online untuk barang import di Pelabuhan yang telah diterapkan yaitu 4 (empat) Pelabuhan Utama dan 1 (satu) Pelabuhan Kelas 1 pada akhir Juni 2018 lalu,” kata Direktur Jenderal Perhuhubungan Laut R Agus H Purnomo dalam sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko.

Keempat pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar serta Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Capt. Wisnu memandang kegiatan ini sebagai langkah yang baik untuk meningkatkan konektivitas secara elektronik dan meningkatkan perekonomian daerah dan mendukung program Ditjen Perhubungan Laut.

“Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan Penerapan DO Online dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ditegaskan oleh Capt. Wisnu, law enforcement akan berlaku setelah implementasi secara penuh bulan Oktoberr 2019 mulai dari pemberian peringatan hingga sanksi.

Leave a Comment