Aptrindo Balikpapan Minta Penerapan ‘Fuel Card’ Disempurnakan

Risman Sirait (baju putih), Sekretaris Aptrindo Cabang Balikpapan

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Cabang Balikpapan, Kaltim minta Pertamina agar melakukan beberapa perbaikan dalam penerapan ‘Fuel Card’ untuk menghindari penyalahgunaan kartu tersebut.

‘Fuel Card’ adalah kartu produk kerjasama antara Pertamina dan Bank BRI yang digunakan untuk pembelian BBM solar subsidi di SPBU, kata Sekretaris Aptrindo Cabang Balikpapan Risman Sirait kepada Indonesia Shipping Gazette via telepon, Rabu (4/9/2019).

Risman mengatakan merespon penerapan ‘Fuel Card’ di Balikpapan, Kaltim, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim, DPC Aptrindo Balikpapan dan perwakilan Pertamina area Kalimantan, Selasa (3/9/2019) menggelar rapat bersama.

Dalam rapat itu Aptrindo Cabang Balikpapan dan DPW ALFI Kaltim minta agar pertamina dan BRI menyempurnakan beberapa hal terkait penerapan ‘Fuel Card’.

“Kita minta satu Fuel Card hanya dapat digunakan untuk satu kendaraan yang no polisinya sudah tercantum dalam kartu. Ini penting agar kartu tsb tidak disalahgunakan untuk kendaraan lain,” ujar Sirait.

Selain itu fungusi ‘Fuel Card’ hanya untuk beli BBM subsudi. Tidak seperti sekarang fungsinya multi guna atau dapat pula digunakan untk belanja. Ini juga dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kartu tersebut.

Pengusaha angkutan minta agar diberi kelonggaran waktu dalam pengurusan kartu tersebut. Artinya kalau belum siap tetap dilayani pembelian BBM secara tunai. Misalnya kendaraan lagi antre mau beli BBM subsidi terhalang karena harus diregistrasi dulu untuk mengurus ‘Fuel Card’.

Juga terhadap mobil baru biasanya STNK besifat sementara sampai waktu 5 bulan. “Kita minta kendaraan tersebut tetap dilayani dalam pengisian BBM kendati persyaratan untuk dapat Fuel Card harus dapat tunjukkan STNK asli,” ujar Risman.

Sementara Ketum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan dihubungi terpisah mengatakan kebijakan ‘Fuel Card’ dalam upaya BPH Migas membatasi angkutan barang yang boleh memakai solar subsidi untuk menghindari over kuota.

Berdasarkan data BPH Migas, kuota JBT jenis minyak Solar tahun 2019 secara nasional sebesar 14,5 juta KL (dicadangkan 500.000 KL). Realisasi Januari s/d 31 Mei 2019 sudah mencapai 6,4 juta KL atau sebesar 45,73 % dari kuota penetapan.

Realisasi seharusnya sebesar 41% dari kuota penetapan. Karena itu apabila tidak dilakukan penghematan, pendistribusian JBT jenis minyak solar berpotensi over kuota tahun 2019.

Komposisi kuota solar subsidi tahun 2019 yaitu:

  • UNTUK TRANSPORTASI masing masing: Transportasi Darat 10.658.279 KL (76,13%), KAI 243.262 KL (1,74%), Kapal ASDP 243.172 KL(1,74%), Kapal Penumpang 372.224 KL (2,66%), PELRA 118.508 KL (0,85%).
  • UNTUK NON TRANSPORTASI: Usaha perikanan 1.931.155 KL (13,79%), usaha pertanian 308.400 KL (2,20%), usaha mikro 75.000 KL (0,54%), pelayanan umum 50.000 KL (0,36%).

Leave a Comment