Pengusaha angkutan barang menyambut baik penggunaan BBM jenis biosolar dengan campuran minyak sawit 20% (B20), asalkan kualitasnya terjamin tidak akan mengganggu mesin kendaraan.
Hal itu diungkapkan Ketum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan dalam bincang bincang dengan Indonesia Shipping Gazette, kemarin.
Sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO.
Perpres tertanggal 15 Agustus 2018 tersebut sekaligus merevisi Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.
Gemilang Tarigan megatakan untuk menjamin kualitas B20, Aptrindo mungusulkan agar produksi /pencampuran solar dan minyak sawit tersebut diawasi Sucofindo sebagai pengawas independen.
Tarigan mengatakan pengusaha angkutan sangat memahami pemakaian BBM- B20 sebagai kebijakan positif. Karena dapat menyerap produksi minyak sawit yang melimpah di dalam negeri akibat adanya boikot Eropa terhadap CPO kita.
Selain itu, tambah Tarigan, penggunaan B20 sekaligus dapat mengurangi impor BBM jenis solar. “Bagi kita yang penting kualitas B20 terjamin sehingga tidak menjadi masalah bagi mesin kendaraan.”
Sementara itu, CNN Indonesia memberitakan pemerintah dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) akan menyepakati kebijakan penambahan volume produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis solar dengan campuran minyak sawit sebanyak 20 persen atau disebut biodiesel (B20) sebanyak 2,9 juta kilo liter (KL).
Produksi 2,9 juta KL itu terbagi atas B20 subsidi (Public Service Obligation/PSO) sebanyak 1,95 juta KL yang diproduksi pada Mei-Desember 2018 dan B20 Non-PSO sekitar 715 ribu KL yang diproduksi September-Desember 2018.
Untuk B20 PSO, akan diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) sekitar 1,91 juta KL, sedangkan sisanya diproduksi PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 40 ribu KL. Sementara untuk B20 Non-PSO yang diproduksi Pertamina sebanyak 595,16 ribu KL dan AKR sekitar 120,8 ribu KL.
