DPP ALFI Dapat Memahami Keputusan Kenaikan Tariff Non-Peti Kemas

*Yukki Nugrahawan Hanafi Ketua Umum DPP ALFI

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPP ALFI) dapat memahami dan menerima kesepakatan bersama sejumlah asosiasi di DKI Jakarta terhadap kenaikan tariff bongkar muat barang non-petikemas atau yang lazim disebut OPP/OPT (Ongkos Pemuatan Pelabuhan/Ongkos Pemuatan Tujuan).

“Tentunya, DPP ALFI menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada DPW ALFI DKI. Tetapi, komunikasi kami dengan DPW sudah berjalan lama. Apalagi, proses pembahasan ini sudah berlangsung dari tahun 2016 dan tahun 2017. Memang, sempat berhenti,  karena tidak ada kesepakatan. Tetapi, karena tarif lama sendiri berakhir tahun 2015 maka pembahasan dilanjutkan pada tahun 2018 dan akhirnya para pihak bersepakat seperti yang kita ketahui bersama,” kata Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi kepada Indonesia Shipping Gazette mengomentari soal kesepakatan tersebut.

Yukki memahami sejumlah alasan mendasar kenaikan tersebut karena yang kenaikan upah buruh sehingga perlu adanya penyesuaian tarif. Dia juga menjelaskan hal tersebut telah dikomunikasikan dengan pemilik  barang dan pemilik barang memahami akan kenaikkan tersebut.

“Tentunya, selaku Ketua Umum DPP ALFI, saya dapat memahami akan keputusan DPW ALFI dan asosiasi terkait lainnya.  Sekali lagi ini bukan proses yang mudah. Poses ini sangat panjang. Saya sudah lama memonitor hal. Tentu, kami berharap  kesepakatan yang tidak memberatkan sejumlah pihak dan harus terbuka juga dikomunikasikan dengan pemilik barang,” lanjut Yukki

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah hampir 4 tahun tidak mengalami penyesuaian tariff OPP OPT, para pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok akhirnya menyepakati  penyesuaian tarif tersebut. Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi Kristanto menyebutkan tarif baru tersebut berlaku efektif mulai 1 Oktober 2018.

Menurut Juswandi, penandatanganan kesepakatan kenaikan tersebut telah dilakukan pada bulan Agustus 2018 dan berlaku selama 2 tahun. Selain APBMI, kesepakatan tersebut ditandatangani Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesian National Shipowners Assosiation (INSA) Jaya, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) cabang Tanjung Priok, serta diketahui Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

“Seperti kita ketahui dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2014 sampai 2018, kenaikan upah TKBM mencapai 50,16%. Belum lagi kenaikan operasional bongkar muat maupun alat,” ujar Juswandi yang didampingi Sekretaris DPW APBMI, Aria Senopati Lihu, dan Sekretaris Eksekutif , Aris Hartoyo,  Jumat (21/9), di Jakarta.

Sejumlah komponen yang mengalami kenaikan tarif OPP OPT antara lain general cargo via gudang naik 7,4%., General cargo via T/L (truck lossing)  naik 12%. Sedangkan curah kering lewat kapal naik 7%. Adapun curah kering lewat tongkang tidak mengalami kenaikan

Curah cair domestik maupun internasional sama-sama mengalami kenaikan 20%. Begitu juga dengan hewan ternak yang naik 5%.  Kenaikan tarif OPP OPT untuk semua jenis kendaraan juga naik 5%. Adapun untuk biaya tambahan mekanik (forklift) kenaikan disepakati sebesar 20%.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *