Setelah mangkrak selama beberapa tahun, menurut rencanaya, proyek pembangunan pelabuhan petikemas Malarko di Kota Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau, akhirnya kembali dilanjutkan.
Pelabuhan petikemas Malarko berada di Kota Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau, berada di bagian tenggara dari pulau Karimun dan secara keseluruhan merupakan bagian dari wilayah perdagangan bebas (free trade zone) BBK (Batam-Bintan-Karimun) adalah sebuah kawasan khusus perdagangan bebas. Kawasan ini berada pada jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Pada kawasan BBK ini berlaku pembebasan pajak dan bea cukai dalam rangka menggenjot pertumbuhan investasi.
Pembangunan pelabuhan Malarko digadang-gadang terbesar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pelabuhan ini akan dijadikan Pelabuhan Samudera. Dengan begitu pelabuhan ini dapat disinggahi kapal-kapal besar dan memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk kegiatan ekspor dan impor serta dilengkapi dengan gudang penumpukan.
Diproyeksikan throughput petikemas per tahun Pelabuhan Malarko sebesar 400 ribu teus. Saat ini Pelabuhan Malarko sudah membangun Causeway sepanjang 800×6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya. Diperkirakan investasi total dalam proyek pembangunan pelabuhan Malarko sebesar Rp.200 Miliar.
Biaya pembangunan tersebut adalah biaya sharing antara pemerintah pusat dan daerah dengan keterlibatan swasta dan diharapkan dapat rampung pada akhir tahun 2021 mendatang. Peresmian pelabuhan Malarko direncanakan oleh Presiden Joko Widodo.
Pelabuhan Malarko akan dijadikan pelabuhan kerja sama (KSP) dimana pelabuhan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah dan akan menggandeng BUMD. Dan BUMD diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya. Pemerintah yakin pihak swasta akan tertarik dan mau berinvestasi untuk pengelolaan Pelabuhan Malarko mengingat sangat besar sekali potensinya dan daerah tersebut bebas dari pajak.
Pembangunan Pelabuhan Malarko sebenarnya telah di mulai sejak tahun 2008. Namun dalam empat tahun pengerjaannya, proyek yang menyerap dana APBN ini harus terhenti karena tersandung persoalan hukum pada tahun 2012 lalu.
Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana di tahap awal sebesar Rp. 27,105 miliar. Kemudian pada tahap dua Pemerintah Pusat kembali mendanai kontrak paket Supervisi sebesar Rp. 476,4 juta. Kemudian, April 2010 lalu kembali dilakukan lelang paket pengadaan jasa Konsultansi Supervisi lanjutan terhadap fasilitas Pelabuhan laut Malarko dengan pagu anggaran Rp.450 juta. Ditahun yang sama kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu Rp.19,5 miliar. Selanjutnya, pada Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp.33 miliar, kemudian pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp.716 juta. Pada tahun 2012 lalu di tahun akhir terhentinya proyek ini, aktivitas pengerjaan kembali dilakukan dengan anggaran sebesar Rp.860 juta. Di tahun yang sama, tahap pembangunan trastle pemerintah pusat kembali mengucurkan dana sebesar Rp.49 miliar.
Perlu diketahui bahwa Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Karimun dan merupakan Wilker dari KSOP kelas 1 Tanjung Balai Karimun ini sudah dibuat dari Tahun 2008 sampai dengan 2013.
Lalu pembangunannya dihentikan oleh Inspektorat karena ada temuan yang tidak sesuai. Semangat membangun daerah terluar Infonesia ini yang membuat pelabuhan itu akan kembali dibangun termasuk rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ship To Ship yaitu lokasi perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan alih muat antar kapal.
Harijanto
