Covid-19: Pelayaran Makin Terpuruk, Stimulus Akan Jadi Penyelamat

Dalam analisis terhadap 186 negara yang dikutip dari data McKinsey bahwa China adalah tujuan ekspor terbesar untuk 33 negara dan sumber impor terbesar untuk 65 negara, dengan share terhadap perdagangan komoditas dunia sebesar 11.4% di tahun 2017.

Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan dunia, sebagian besar komoditasnya diangkut melalui transportasi laut yang mana dikelola oleh perusahaan pelayaran. Berdasarkan data International Chamber of Shipping, industri pelayaran memegang peranan dalam pengangkutan komoditas sekitar 90% dari total perdagangan dunia. Sehingga, kemunculan pandemi Covid-19 ini sangat berimbas terhadap Industri Pelayaran saat ini.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya volume pengangkutan dan utilisasi kapal menjadi tidak optimal. Dari data Ship-Technology, saat ini perusahaan pelayaran telah membatalkan 21 pelayaran untuk rute perdagangan AS – Asia Pasifik dikarenakan rendahnya permintaan pengangkutan komoditas di China. Pembatalan tersebut merupakan tambahan dari 66 pembatalan yang telah terjadi selama Tahun Baru Imlek 2019. Sedangkan untuk rute perdagangan Asia – Eropa, terdapat 61 pelayaran yang dibatalkan, sehingga mengakibatkan pengurangan kapasitas sebesar 151.000 TEU.

Beberapa perusahaan pelayaran besar sangat terpukul akibat munculnya pandemi Covid-19, seperti Maersk dan Hapag Lloyd. Maersk kehilangan cargo pengangkutan sekitar 30% dari volume pengiriman tahunannya yang berasal dari operasional di China dan Hapag Lloyd sekitar 25% dari pendapatan grup disumbangkan dari operasional di China. Kedua pelayaran besar tersebut baik Maersk dan Hapag Lloyd terancam akan kehilangan bisnisnya.

Dikutip dari data Ship-technology, beberapa negara telah melakukan pembatasan pelabuhan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Singapore, Australia, Turki dsb.

Namun untuk kapal-kapal kargo telah diizinkan untuk berlabuh tetapi harus menjalani pemeriksaan ketat. Turki telah menempatkan 33 pusat pemeriksaan kesehatan di berbagai pelabuhan untuk melakukan screening. Bahkan, seluruh pelabuhan utama di dunia telah menerapkan periode karantina 14 hari untuk kapal yang datang dari atau transit melalui China. Kapal yang datang dari Cina disyaratkan untuk menklarasikan kesehatan kru dan penumpang sebelum sandar.

Pembatasan pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan bagian dari upaya upaya pencegahan penyebaran virus corona. Alhasil, hal ini mempengaruhi rantai pengangkutan komoditas (ekspor – impor) dunia. Tak terkecuali bisnis ekspor – impor di Indonesia. Perusahaan pelayaran di Indonesia mengalami penurunan jumlah muatan komoditi ekspor dan impor.

Saat ini Industri Pelayaran sangat sepi order pengangkutan barang sedangkan biaya operasional semakin meningkat karena adanya prosedur tambahan yaitu screening (prosedur yang ditetapkan IMO) di pelabuhan tujuan yang memperpanjang waktu pelayaran.

Sektor pelayaran nasional saat ini tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan mewabahnya pandemi Covid-19, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional selain berharap adanya stimulus dari pemerintah untuk menjaga agar perusahaan pelayaran nasional tetap exist. Saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah masalah besar dan memerlukan dukungan pemerintah antara lain aturan penggunaan bahan bakar low sulphur yang harganya relative lebih tinggi, dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal sehingga membuat pelayaran nasional tidak kompetitif.

Disamping masalah klasik di atas, pandemi Covid-19 saat ini telah memberikan masalah dan tantangan baru bagi perusahaan pelayaran, antara lain: pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor maupun kargo domestic. Untuk ekspor impor ke China turun hingga 20 persen sedangkan untuk kargo domestik, terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional mengalami penurunan hingga 10 persen.

Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaan kesehatan kru kapal, dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. (Prosedur IMO). Sehingga dengan kondisi tersebut berdampak pada penambahan biaya operasional kapal.

Ketiga, adanya kebijakan physical distancing dan work from home (WFH) yang berdampak pada kinerja pelayanan pada instansi pemerintah yang terkait dalam kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran serta kendala docking kapal terutama disebabkan sejumlah galangan kapal mengurangi jumlah pekerja di lapangan. Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala penyelesaiannya sedangkan kapal-kapal lainnya harus menunggu antre lebih lama untuk docking. Selain itu, suku cadang kapal yang impor dari China juga mengalami kendala sehingga pengirimannya lebih lama dan biayanya lebih mahal.

Kondisi tersebut sangat memukul sektor pelayaran nasional dan bila dicermati lebih jauh lagi, terganggunya rantai pengangkutan tak hanya mempengaruhi industri pelayaran saja, namun demikian akan menimbulkan efek domino. Pelayaran juga akan terkena imbas dari mundurnya penyelesaian proyek karena terhambatnya pengiriman barang, industri manufaktur tidak beroperasi karena raw material tidak tersedia, komoditas rusak di tengah jalan karena kedatangan kapal melebihi ETA, maintenance kapal terhambat karena menurunnya income industri pelayaran akibat sepi pengiriman, dsb. Efek – efek domino inilah yang perlu diwaspadai pula.

Saat ini kondisi perusahaan pelayaran nasional sangat terpuruk, seperti halnya perusahaan pelayaran lainnya diseluruh dunia. Saat ini perusahaan pelayaran dimanapun dalam kondisi yang seperti saat ini sudah dapat bertahan dan tidak gulung tikar sudah sangat bagus, karena kondisi saat ini benar-benar berat bagi bisnis pelayaran, termasuk perusahaan pelayaran nasional.

Stimulus Pemerintah

Dalam kondisinya yang seperti ini, perusahaan pelayaran nasional membutuhkan peran aktif pemerintah, dalam rangka membantu perusahaan pelayaran nasional agar tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik dan dapat mendukung program pemerintah yaitu tol laut untuk menekan disparitas harga, kelangkaan barang dan fluktuasi harga komoditas bahan pokok.

Dimana kelangkaan barang terjadi apabila suatu daerah mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan komoditas bahan-bahan pokok secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan komoditas bahan-bahan pokok tersebut.

Sedangkan disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Disparitas harga akan memberikan efek ketidakadilan dalam kemakmuran antar daerah.

Guna menjalankan fungsinya dan dalam rangka mensukseskan program tol laut, serta didalam menghadapi pandemi Covid-19, perusahaan pelayaran nasional membutuhkan stimulus dari pemerintah dan otoritas keuangan antara lain pemberian keringanan seperti jangka waktu pembayaran pinjaman bank, penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.

Stimulus lain yang dibutuhkan perusahaan pelayaran nasional seperti harga BBM yang lebih kompetitif dan pasokan BBM yang stabil, pemberian diskon atas biaya-biaya di pelabuhan, dan diskon suku bunga pinjaman.

Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal (sepanjang sertifikat tersebut masih dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal). Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional serta akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa.

Stimulus dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran nasional selain perusahaan pelayaran nasional harus tetap beroperasi untuk pemenuhan pasokan kebutuhan logistik di seluruh Indonesia juga agar perusahaan pelayaran nasional tidak hilang dan tenggelam diterpa badai pandemi Covid-19.

Harijanto
Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *