Kijing Segera Beroperasi, Fasilitas Supply Gas Pun Akan Hadir

Pembangunan Terminal Kijing dalam lahan seluas 200 hektare akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Sebab keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mempawah, sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar dan juga agar aktivitas ekonomi tidak tertumpu hanya di Jawa dan Sumatera.

Melihat dari progress pembangunannya meskipun ditengah pandemi Covid 19, pada bulan november ini ditargetkan rampung dan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pembangunan Terminal Kijing sendiri telah dimulai sejak tiga tahun yang lalu, diawali dengan ditandatanganinya perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Terminal Kijing antara Kementerian Perhubungan dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC pada bulan Juli 2018. Dimana perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan dengan jangka waktu perjanjian konsesi selama 69 tahun.

Beberapa waktu berselang, Anggota Komisi VII DPR-RI dan dan Kepala BPH Migas melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan (Terminal) Kijing di Mempawah Kalimantan Barat sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan meninjau pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Yang menarik dari kunjungan Anggota Komisi VII DPR-RI dan dan Kepala BPH Migas tersebut adalah usulan dibangunnya Floating Storage Regasification Unit (FSRU) atau Receiving Terminal LNG berbasis ISO Tank (LNG Plant) di sekitar pelabuhan Kijing sebagai strategi untuk penuhi pasokan gas.

Selain untuk memasok kebutuhan energi untuk operasional Pelabuhan Kijing, Terminal LNG ini juga untuk mensuplay kebutuhan gas untuk industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mempawah. Selain industri kelapa sawit existing, telah ada beberapa industri besar yang akan mengembangkan usahanya di Mempawah seperti PT. Inalum, PT. Wilmar, Smelter PT. Antam dan Pupuk Indonesia.

Selain itu, Terminal LNG ini juga nantinya bisa digunakan untuk mensuplay kebutuhan gas pada jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dan juga untuk mensuplay kebutuhan gas pada PLTG 100 MW PLN di Jungkat, Mempawah yang belum difungsikan sejak diresmikan Jokowi tahun 2017, karena belum siapnya fasilitas gasifikasi.

Dengan terciptanya potensi demand Gas Bumi di Kalbar khususnya di Mempawah melalui pembangunan Terminal LNG ini diharapkan dapat mendorong terealisasinya pembangunan pipa gas bumi trans Kalimantan dengan sistem investasi Badan Usaha.

Perlu dikatahui bahwa krisis tenaga listrik yang terjadi di Indonesia adalah salah satu kendalanya yaitu kurangnya suplai bahan bakar pada pembangkit listrik di Indonesia, meningkatnya harga BBM dalam negeri dan adanya kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi serta kurangnya pemanfaatqn penggunaan sumber energi alternatif lain yang tersedia salah satunya adalah ketersediaan gas alam yang melimpah namun kurang pemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan sumber energi nasional. Pemanfaatan gas alam cenderung digunakan untuk komoditas ekspor dibanding untuk kebutuhan domestik. Berdasarkan data BP MIGAS 2004 terbukti bahwa produksi ekspor gas Indonesia terbesar didunia yaitu sebesar 26,45 MTPY.

Untuk mengantisipasi krisis energi listrik maka diperlukan sumber energi alternatif yang tersedia yaitu gas alam. Kebijakan pemerintah yang diatur dalam PP No.55/2009 mengenai alokasi gas bumi sebesar 25% dari hasil produksi. Kemudian Permen ESDM No.19/2009 dan Permen ESDM No.3/2010 mengenai infrastruktur bagi pemanfaatan sumber energi gas dan alokasi bagi kebutuhan domestik. Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah tersebut maka pemanfaatan gas bumi sebagqi sumber energi pembangkit listrik dapat dilakukan secara optimal.

Salah satu bentuk pemanfaatan gas sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik PLN adalah berupa LNG (Liquefied Natural Gas) sebagai bahan bakar pengganti HSD yang selama ini digunakan PLN. Pemanfaatan gas alam dalam bentuk LNG merupakan alternatif mengatasi krisis energi listrik. Dan pemanfaatan tersebut harus ditunjang dengan fasilitas pendukung yaitu tersedianya kapal pengangkut.

Harijanto, penulis merupakan Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *