Mencegah Maraknya Praktek Pengepulan Limbah di Wilayah Pelabuhan

Masih adanya praktek pengepul limbah kapal hasil kegiatan operasional di beberapa pelabuhan besar di wilayah Indonesia antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makasar, akan berdampak terhadap kerusakan ekologi akibat pencemaran air laut secara masif.

Pedoman pencegahannya, sebenarnya sudah ada, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, atau dikenal dengan MARPOL (Marine pollution). Ini merupakan konvensi utama IMO tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal. Berisi berbagai peraturan yang bertujuan mencegah dan meminimalkan polusi yang berasal dari kapal, baik yang tidak disengaja maupun akibat dari operasi rutin kapal.

Indonesia sendiri, sudah meratifikasi MARPOL melalui Keppres No. 46 Tahun 1986. Dimana di dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan Operator Pelabuhan wajib menyiapkan reception facilities (RF) untuk menjaga faktor keselamatan lingkungan sekitar pelabuhan.

Memang, hampir di semua pelabuhan sudah mempunyai fasilitas RF, namun demikian fasilitas RF yang disediakan oleh operator pelabuhan umumnya belum memadai. baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Fasilitas RF yang ada, yang disediakan oleh operator masih belum maksimal didalam upayanya mencegah pencemaran air laut di lingkungan pelabuhan yaitu kolam, alur dan perairan. Terkesan penyediaan RF oleh operator pelabuhan hanya sebagai syarat saja. Itu baru terkait dengan risiko tumpahan minyak dan limbah kapal yang berkategori barang beracun dan berbahaya (B3). Belum lagi dari tumpuhan kegiatan bongkar muat di kolam pelabuhan antara lain: Semen, Clingker, Batubara dlsb.

Di samping telah meratifikasi MARPOL, Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal, di pelabuhan diperlukan pengelolaannya yang dapat menjamin keamanan lingkungan hidup yaitu salah satunya dengan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan pengumpulan dan penyimpanan.

Didalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007 ditegaskan kembali bahwa operator pelabuhan harus mempunyai RF dan mengfungsikannya secara efektif yang dapat dipergunakan oleh perusahaan pelayaran dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Saat ini maraknya praktek pengepulan limbah kapal hasil kegiatan operasional di pelabuhan diantaranya disebabkan oleh fungsi RF yang disediakan operator pelabuhan belum berjalan secara maksimal sehingga operator kapal (perusahaan pelayaran internasional maupun domestik) yang keluar masuk melalui pelabuhan itu lebih memilih menjual limbah kapalnya kepada sejumlah oknum pengepul limbah di pelabuhan tersebut.

Perlunya kerjasama secara mengikat baik stakeholder dan maupun shareholder di dalam upaya mencenggah terjadinya pencemaran air laut baik didalam pelabuhan maupun perairan. Sesuai amanat PP Nomor 19 tahun 1999 yaitu bahwa pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Oleh: Harijanto, Executive Director of Himpunan Masyarakat Peduli Maritim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *