Rasionalisasi Anak Usaha BUMN Perlu Kajian Matang

Di negri jiran, Malaysia, orang-orang yang akan dinominasikan menjadi CEO di BUMN negara tersebut harus terlebih dahulu diperiksa rekam jejaknya oleh Lembaga Anti Korupsi Malaysia (MACC) sebelum diangkat menjadi seorang CEO di BUMNnya. Tujuannya agar mendapatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan bukan ditunjuk berdasarkan kepentingan politik.

Terlebih lagi ketika entitas ini beroperasi dengan menggunakan uang rakyat. Jika kemudian ditemukan telah gagal melaksanakan tugasnya atau terlibat dalam skandal perusahaan, pejabat yang ditunjuk, termasuk direktur di BUMN Malaysia, selain harus segera dicopot dalam jabatannya juga harus dikenakan hukuman berat karena melanggar kepercayaan rakyat.

Sinyal pesan tegas sangat penting bagi pemerintah Malaysia untuk menunjukkan ketulusan dan keseriusannya dalam menangani kebocoran yang merajalela dan pemborosan dana publik di BUMN-nya. Selain itu para calon direktur ini harus secara ketat memenuhi kriteria wajib tertentu sebelum diangkat diantaranya menjadi kompetensi, berdedikasi tinggi, berpengetahuan luas di industri masing-masing, berpengalaman dan yang paling penting mempraktikkan standar etika integritas dan kejujuran tertinggi.

Di Indonesia mekanisme penunjukan Direksi BUMN tidak seperti di Malaysia, tidak ada tahapan yang menjaring rekam jejak calon-calon direksi BUMN, dimana Kementrian BUMN tidak bekerjasama dengan lembaga anti rasuah yang ada seperti KPK didalam menseleksi calon-calon direksi BUMN. Artinya penyeleksian calon-calon direksi BUMN tidak seketat dibandingkan Malaysia.

Akibatnya ada tendensi tertentu bahwa penunjukan direksi BUMN hanya pada lingkarannya semata dimana kedekatan adalah menjadi faktor yang dominan didalam penunjukan direksi BUMN. Dan pada akhirnya masyarakat akan pesimistis dan apriori terhadap kemajuan BUMN itu sendiri.

Beberapa waktu lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir
telah mengeluarkan Surat Kepmen BUMN No SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN. Dimana kepmen tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan/mengkonsolidasikan/mengefektifkan pengelolaan dan keberadaan anak usaha dan usaha patungan agar fokus pada bisnis yang sama.

Kepmen BUMN No SK-315/MBU/12/2019 tentang penataan perusahaan BUMN mengacu kepada GCG (good corporate and governance) fokus pada core bisnis, efisiensi yang berkelanjutan dan perusahaan harus dalam kondisi sehat.

Rasionalisasi dan konsolidasi anak usaha BUMN dilakukan karena banyak anak usaha BUMN yang memiliki kesamaan portofolio dan juga kurang optimal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan induknya. Tahap awal penataan BUMN, Kementrian BUMN telah memangkas sebanyak 51 anak cucu BUMN yang berasal dari 3 perusahaan, yakni PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, dan PT Telkom.

Di Garuda Indonesia, jumlah anak dan cucu usaha yang dipangkas sebanyak 6 perusahaan. Di  Pertamina ada 25 anak cucu usaha yang ditutup dan di Telkom 20 ada anak cucu usaha. Nantinya, pemangkasan 51 anak cucu usaha BUMN ini akan menggunakan skema merger, likuidasi, ataupun divestasi.

Ada yang menarik disini, dimana jauh sebelum Menteri BUMN Erick Thohir menggagas tentang penataan BUMN dan anak usahanya seperti saat ini, Menteri BUMN sebelumnya yaitu Rini Sumarno sudah mengetahui adanya in-efisiensi dan kerugian di 600 anak usaha BUMN.

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan segera akan membenahi sekitar 600 anak usaha perusahaan milik negara karena dinilai banyak yang tidak efisien dan bahkan merugi (Investor Daily 16/12/2014). Ia menuturkan lebih lanjut bahwa konsep pembenahan anak usaha BUMN tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan fokus perusahaan. “Anak usaha yang bergerak pada usaha sama bisa dimerger atau digabungkan, sehingga terjadi efisiensi dan tidak membebani induk usahanya.

Dan Presiden Joko Widodo diawal pemerintahannya juga sudah berencana untuk melakukan penataan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widido dihadapan sembilan menteri di bidang ekonomi saat menerima kunjungan pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Di depan Ketua Kadin saat itu Rosan Roeslani, Presiden Joko Widodo menyatakan berencana memangkas jumlah “anak, cucu, cicit” perusahaan milik BUMN. Presiden akan memangkas 600 perusahaan anak cucu BUMN yang tidak berhubungan lagi dengan bisnis inti induknya, sehingga target “anak-cucu” BUMN dari 800 (perusahaan) menjadi 200 (Kompas 27/10/2017).

Jadi apa yang saat ini dilakukan oleh Kementrian BUMN terhadap penataan perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN bukanlah hal yang baru. Namun hal ini menjadi sejarah bagi BUMN bahwa selama bertahun-tahun BUMN dan anak usahanya beroperasi dan melakukan in-efisiensi dan kerugian negara baru saat ini pemerintah dapat melakukan penataan dan pembenahannya. Butuh waktu yang sangat panjang untuk melakukan penataan dan pembenahan tersebut.

Mari kita simak dan camkan dari pernyataan Komisi VI DPR tentang hal tersebut. Yaitu bahwa pendirian anak perusahaan dinilai seringkali tidak jelas arah dan tujuannya, dan dijadikan bancakan orang-orang tertentu dari lingkaran direksi maupun pejabat BUMN.

Status anak perusahaan BUMN tersebut juga tidak jelas karena bukan kategori BUMN sehingga sulit dikendalikan. Anak usaha yang benar-benar merugi seharusnya dilikuidasi saja, termasuk perusahaan yang dijalankan oleh yayasan tertentu yang tidak terkait dengan induk perusahaan. (Investor Daily 16/12/2014).

Pengamat BUMN sekaligus sebagai Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto mengatakan saat ini ada sekitar 700 anak atau cucu BUMN dan sebagian besar posisinya rugi. Menurutnya, ada beberapa penyebab anak usaha BUMN merugi. Pertama, bisnis anak usaha tak sejalan dengan induknya sehingga tidak ada sinergi bisnis. Kedua, direksi di anak usaha tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Alhasil, bisnisnya tidak berkembang dan penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap anak dan cucu BUMN (Bisnis 5/12/2019).

Bahkan, Toto juga melihat kemungkinan buruknya adalah adanya oknum yang bertujuan untuk mendirikan anak dan cucu BUMN tersebut sebagai wahana untuk melakukan money laundry. Ini yang kemudian menjadi lebih bahaya dan merugikan (Kontan 13/12/2019).

Jadi apa yang saat ini dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap penataan anak usaha BUMN adalah hal yang sangat bagus dan patut diapresiasi serta harus didukung demi kemanjuan bangsa walau penataan anak usaha BUMN itu sendiri bukanlah hal yang baru, tapi public dapat melihat dan merasakan progress kerja yang sangat akseleratif.

Namun demikian, publik mengharapkan bahwasanya proses rasionalisasi dan konsolidasi yang dilakukan Kementerian BUMN sudah melalui kajian yang panjang. Dan menekankan agar skenario rasionalisasi dan konsolidasi terhadap karyawan, antara lain melalui alih tugas antar anak perusahaan maupun dengan perusahaan induk sehingga akan meminimalisir pengurangan karyawan (PHK) serta dapat memastikan bahwa proses ini dijalankan dengan berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan lain yang berlaku.

Sedangkan untuk pelaksanaan penataan anak usaha BUMN yaitu restrukturisasi pengurangan BUMN atau anak usaha BUMN yang sudah tidak perform lagi agar waktunya dapat disesuaikan kembali mengingat situasi saat ini dalam menghadapi pandemi dimana semua elemen dan insan bagian dari bangsa ini saat ini fokus membantu negara dalam penanganan Covid-19.

Harijanto
Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *