IPC Bersama KPK Bersinergi Berantas Tipikor dan Jaga GCG

Ihsanuddin Usman, Direktur SDM IPC (berdiri nomor tiga dari sebelah kiri)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan sinergi dalam Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara KPK dan BUMN pada Selasa (2/3) kemarin di Gedung Juang KPK.

Selain dengan IPC, Perjanjian Kerjasama ini juga ditandatangani oleh seluruh Perusahaan dibawah Kementrian BUMN.

Direktur SDM IPC – Ihsanuddin Usman, dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK – Mochamad Hadiyana menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang secara langsung disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua KPK Firli Bahuri, Direktur Utama IPC Arif Suhartono dan para Direksi seluruh BUMN.

Perjanjian Kerja Sama KPK dengan perusahaan BUMN juga disaksikan langsung oleh Arif Suhartono, Direktur Utama IPC (berdiri paling kanan)

Dalam kesempatan ini, KPK juga turut memberikan simulasi penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System BUMN yang terintegrasi dengan KPK.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, melalui sambutannya pada acara penandatanganan kerja sama antara KPK dan sejumlah BUMN pada Selasa (2/3), sinergi ini ditujukan untuk menghindarkan BUMN dari tindak pidana korupsi. “Merupakan kewajiban bagi KPK untuk bersama-sama bersinergi dengan BUMN, berusaha menjaga agar BUMN mampu mencapai tujuannya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terhindar dari fraud dan/atau tindak pidana korupsi,” ujar Firli.

“Keterlibatan KPK dalam kerja sama ini adalah membantu dan mendorong, monitor, serta evaluasi agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal sehingga mampu menjadi tools yang efektif dalam upaya BUMN melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

Firli menyatakan bahwa hal paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pencegahan sejak dini, sehingga dapat menghindari kerugian yang timbul.

Implementasi whistleblowing system ini didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/20/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Melalui integrasi ini, diharapkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal mampu terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan.

“Sinergi ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi pada Perusahaan BUMN, sekaligus untuk menjaga penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” tutup EVP Sekretariat Perusahaan IPC Ari Santoso. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *