Pimpinan atau perwakilan yang ikut menandatangani Pakta Integritas Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok 2023, (kiri-kanan) Plt Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok – Kompol. Yunita, Kepala KKP Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok – Hery Saputra, Kepala BBKP Tanjung Priok – Hasrul, Kepala Imigrasi Tanjung Priok – Andi Widodo Subagio, Kepala Syahbandar Tanjung Priok – Andi Hartono, Kepala OP Tanjung Priok – Capt Wisnu Handoko, dan perwakilan Kepala Kantor BC Tanjung Priok – Yulianto, yang diadakan di Museum Maritim Indonesia, Jakarta (05/01)
Pada Kamis, (5 Januari 2023) bertempat di Museum Maritim Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok, bersamaan dengan gelaran acara “Public Expose Capaian Kinerja Tahun 2022 Pelabuhan Tanjung Priok”, 8 (delapan) kantor instansi Pemerintah yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menggelar acara penandatanganan Pakta Integritas Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok 2023.
Acara tersebut juga dihadiri oleh masing-masing pejabat instansi Pemerintah, manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dan stakeholders di lingkungan pelabuhan, serta media cetak, elektronik dan online.
Selain Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok – Capt Wisnu Handoko, dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok – Andi Hartono, turut serta menandatangani Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok – Andi Widodo Subagio, perwakilan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok – Yulianto, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok – Hery Saputra, Kepala Balai Besar Pertanian Tanjung Priok – Hasrul, dan Plt Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok – Kompol. Yunita. Satu instansi, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II – dengan pimpinannya Nandang Koswara tidak hadir dalam acara tersebut.
Adapun isi penandatanganan Pakta Integritas Kawasan Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2023, adalah:
Pada Kamis 5 Januari 2023, Kami Para Instansi Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen bersama dalam Pembangunan Zona Integritas di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok unutk:
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
- Membangun, mewujudkan, serta mempertahankan Zona Integritas di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok berbasisi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Secara terus menerus membangun budaya anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada setiap level kerja, serta menyiapkan manajemen anti penyuapan di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
- Memberikan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pengguna jasa, stakeholders lainnya, dan,
- Membangun keterpaduan system pelayanan public yang transparan dan kemudahan akses dengan mengacu proses bisnis kawasan Pelabuhan Tanjung Priok melalui pengembangan sisitem digitalisasi informasi yang terintegrasi dalam Ekosisitem Logistik Nasional (NLE)
Mengenai Pakta Integritas ini, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko menjelaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok selalu menarik dibahas oleh Publik, Pengamat Ekonomi atau Perdagangan, Maritim, dsb., karena Tanjung Priok adalah Pelabuhan terbesar di Indonesia, tertua, hub sekaligus Gate In/Out (ekspor-impor). Dan kita ingin mewujudkan Tanjung Priok menjadi Pelabuhan berkelas dunia, yang efektif dan efisien untuk biaya dan layanan, sehingga Priok makin menunjukkan integritasnya dalam memberikan pelayanannya.
“Parameter yang simple dari pelabuhan yang efektif dan efisein adalah Cost/Tarif dari masing-masing instansi terkait (8 instansi plus Pelindo), yang semuanya bila dikumpulkan menjadi Biaya Logistik. Makin efektif yang dibayar, adalah yang ada service nya, sehingga makin efisien. Hal ini juga didukung komitmen bersama semua pimpinan instansi di pelabuhan dengan penandatanganan Pakta Zona Integritas,” kata Kepala Kantor OP Priok.
Lanjutnya, komitmen harus konsisten diwujudkan dengan komitmen terus menerus, karena pimpinan (instansi) selalu berubah atau diganti. “Memang tidak mudah merubah Culture atau Budaya, karena itu adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama.Tapi kalau culture (anti KKN) sudah membudaya di pelabuhan, nantinya petugas dilapangan atau yang melakukan pelayanan tidak bisa disuap. Harus dibiasakan, sehingga lama-lama terbiasa,” tegasnya.
Menurut Capt. Wisnu, efisien terjadi jika kita menerapkan pelayanan lebih cepat. Ini dilakukan dengan layanan berbasis Digital. Maka tahun 2022 lalu kita mencanangkan Smart Port – layanan lebih cepat dengan digitalisasi informasi.
“Tanpa tatap muka, pelayanan cepat dilakukan dengan Ketik dan Clik, melalui proses digitalisasi. Namun Sistem dan Hardware tidak menjamin. Semua harus kembali kepada Culture, ditambah pengawasan terus menerus,” tegas Wahyu.
Lanjutya, pelabuhan yang berkelas, adalah yang sudah berpredikat Smart Port dan Green Port atau Ecoport. “Smart Port, adalah pelabuhan yang pelayanannya cepat, efisien. Tidak perlu tatap muka karena ada digitalisasi yang jaringannya sudah terkoneksi antar instansi, atau dengan asosiasi (pelayaran, forwading, PBM, dsb.). Sedangkan Green Port, adalah terkait aspek lingkungan Pelabuhan. Percuma jika Priok dapat predikat throughput tertinggi (petikemas dan non-petikemas), tapi bermasalah dengan pengelolaan limbah dan sampah,” jelas Wahyu.
Rapor merah
Pada penjelasannya kepada media mengenai “Rapor Merah” pelayanan di Pelabuhan Tannjung Priok, Capt. Wahyu mengatakan pihaknya sudah meminimalisir dengan dengan adanya program STID (Single Truck Identification Data), SSM (Single SubMission), TBS (Terminal Booking System) , TOS (Terminal Operating System) Pelindo, SIMON TKBM (Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat), dan lainnya, dalam rangka Inaportnet.
Sebagai info, aplikasi Inaportnet bertujuan mewujudkan pelayanan prima, salah satunya dengan mengurangi tatap muka secara langsung dengan pengguna jasa. Artinya dengan duduk di depan komputer, pengguna jasa sudah bisa mendapat pelayanan dan dapat terselesaikan.
“Di salah satu acara reportase siaran televisi, ada pepatah ‘Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan’. Jadi harus diawasi juga pihak ketiga, seperti keagenan, PPJK, atau broker. Karena masalah terjadi tidak melulu hanya di instansi. Yang disorot jangan hanya yang menerima, tapi juga yang memberikan,” tegas Wahyu kepada media.
Lanjutnya, setiap permasalahan yang terjadi akan diperbaiki dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baru, sehinga dapat tercipta pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Di akhir acara Capt. Wisnu menyampaikan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Instansi Pemerintah, Stakeholders, Asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok, dan media massa yang telah bersinergi dalam mendukung terciptanya pelayanan yang makin efektif dan efisien. “Semoga pelabuhan ini kedepannya mempunyai yang daya saing yang kuat, dan dapat memberikan nilai tambah, serta menjadi World-class Port seperti yang ingin kita idamkan,” tutup Capt. Wisnu.