Bank Indonesia (BI) telah menetapkan target inflasi yang terukur untuk periode 2024-2025, yakni berkisar antara 1,5 hingga 3,5 persen. Target ini merupakan yang terendah setidaknya sejak tahun 2001, mencerminkan komitmen kuat BI dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai salah satu faktor penentu inflasi, sektor logistik memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menekan angka inflasi. Efisiensi sistem logistik dapat membantu mengurangi biaya distribusi barang, sehingga turut mengendalikan kenaikan harga barang di pasaran.
Kementerian PPN/Bappenas menyebut biaya logistik nasional (domestik) sebesar 14,1 persen dan biaya logistik ekspor sebesar 8,98 persen terhadap harga barang.
Setijadi, CEO Supply Chain Indonesia (SCI), menekankan pentingnya efisiensi logistik dalam mendukung upaya pengendalian inflasi. Menurutnya, biaya logistik pangan di Indonesia relatif tinggi, berkisar antara 20 hingga 40 persen dari harga produk. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infrastruktur logistik yang belum memadai, proses distribusi yang kompleks, dan tingginya biaya transportasi.
“Salah satu indikator pengukuran inflasi adalah Indeks Harga konsumen (IHK) yang mencakup 11 kelompok pengeluaran. Biaya logistik tertinggi diperkirakan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau atau pangan secara umum,” ungkap Setijadi.
SCI telah mengidentifikasi enam rekomendasi utama untuk meningkatkan efisiensi logistik, yaitu:
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BI, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk pemetaan rantai pasok pangan secara nasional.
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BI, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi setempat untuk pemetaan rantai pasok pangan wilayah.
- Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun sistem logistik daerah, termasuk logistik dan distribusi pangan yang efisien.
- Penyiapan sistem logistik yang tangguh untuk pengembangan rantai pasok produk dan komoditas nasional yang potensial dalam rangka mengurangi ketergantungan impor.
- Pengembangan sistem informasi pangan untuk memantau ketersediaan stok dan proses distribusi dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan.
- Penetapan suku bunga pinjaman yang lebih kompetitif untuk sektor logistik, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk peningkatan konektivitas logistik, serta pengadaan armada transportasi.
Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, Indonesia dapat mewujudkan sistem logistik yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Efisiensi logistik tidak hanya berkontribusi pada pengendalian inflasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya peningkatan efisiensi logistik memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan mengembangkan regulasi yang mendukung efisiensi logistik. Pelaku usaha perlu meningkatkan adopsi teknologi dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan rantai pasok. Masyarakat dapat berperan dengan mendukung produk-produk lokal dan menggunakan transportasi umum secara lebih sering.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi negara maju dengan sistem logistik yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Referensi: Supply Chain Indonesia