Pelaku Usaha Desak Bea Cukai Revisi Aturan Terkait Jaminan Kegiatan Pabean

*

Para pelaku usaha forwarding dan logistic mendesak Dirjen Bea dan Cukai untuk merevisi Peraturan No: Per-4/BC/2017 tentang besaran uang  jaminan kegiatan  pabean atau custom bond. Pasalnya, peraturan tersebut berpotensi mematikan ribuan perusahan forwarding dan PPJK (perusahaanpengurusan jasa kepabeanan).

Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan aturan custom bond saat ini sangat memberatkan dan mengakibatkan perusahaan forwarder dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi kewajiban custom bond tersebut.

Karena itu, ALFI menginginkan agar merevisi peraturan tersebut dan meminta agar kewajiban penyiapan uang jaminan pabean atau custom bond diberlakukan untuk setiap provinsi, bukan pada masing-masing kantor pelayanan kepabeanan dan cukai.

“Sebagai jalan tengahnya, kami minta satu custom bond diberlakukan untuk kegiatan di satu provinsi saja, bukan ditiap kantor layanan Bea Cukai,” kata Adil kepada sejumlah media baru-baru ini.

Dia mengutarakan Dirjen Bea dan Cukai semestinya mendorong keberlangsungan usaha dalam negeri sebagaimana program pemerintah saat ini.

Karenanya, kata Adil, ALFI mendesak revisi aturan  registrasi kegiatan kepabeanan sebagaimana tertuang melalui Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu No: Per-4/BC/2017 yang mengatur tentang besaran uang  jaminan kegiatan  pabean atau custom bond itu.

“Jika dipaksakan akan membuat PHK massal pada sektor usaha forwarder dan PPJK di Indonesia,” paparnya.

Sebelumnya, besaran custom bond yang disiapkan perusahaan forwarder disetorkan satu kali dalam setahun dan dapat berlaku diseluruh wilayah kepabeanan Indonesia dalam melakukan kegiatan sebagai jaminan freight forwarder maupun proses pegurusan jasa kepabeanan (PPJK).

Namun, imbuhnya, dengan adanya Perdirjen BC No:4/2017, custom bond ditetapkan hanya berlaku untuk kegiatan di masing-masing wilayah kantor pabean dan cukai tergantung klasifikasinya.

Berdasarkan beleid baru itu, custom bond untuk melakukan kegiatan di wilayah kantor pelayanan utama (KPU) dan kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai tipe madya ditetapkan sebesar Rp250 juta.

Untuk kantor pengawasan dan  pelayanan tipe madya pabean A sebesar Rp 150 juta, dan untuk  kantor pengawasan dan pelayanan BC tipe madya pabean B sebesar Rp 100 juta, sedangkan pada kantor pelayanan Bea Cukai  tipe madya pabean C sebesar Rp 50 juta.

Custom bond bisa berupa uang tunai, jaminan bank maupun  jaminan dari perusahaan asuransi, sebagai persayaratan dalam melaksanakan kegiatan forwarder dan pengurusan kepabeaanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *