GINSI: Kalau PLB Dapat Turunkan Biaya Logistik, Patut Didukung

photo atas, kiri-kanan: Ketua BPD GINSI DKI Capt. Subandi dan Petrus Tjandra, Presedir PT. ICDX Logistik Berikat

Gabungan Imporitir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengharapkan importir anggotanya makin memahami apa manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB) dalam kaitannya dengan upaya menurunkan biaya logistik.

Hal itu diungkapkan Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Capt. Subandi disela-sela Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Apa Manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB) Bagi Importir’, di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Subandi mengatakan pada kesempatan FGD ini para importir dapat menggali informasi dari para pembicara dan pelaku PLB tentang manfaat fasilitas tersebut.

Kalau fasilitas PLB dapat memangkas biaya logistik patut didukung. Karena selama ini importir terlalu banyak dibebani biaya termasuk biaya tak jelas layanannya di luar pelabuhan seperti uang jaminan kontainer masih dipungut sebagian besar agen pelayaran asing, biaya EHS (equipment handling surcharges), biaya EHC (equipment handling cost), biaya surveyor, administrasi impor, dokumen fee, dan lain sebagainya.

Belum lagi harus bayar LoLo di Depo kontainer kosong yang tarifnya tak sama ada sampai Rp 700.000, ujar Subandi.

Sementara itu Petrus Tjandra, Presdir PT.ICDX Logistik Berikat meyakinkan importir bahwa kehadiran Pusat Logistik Berikat (PLB) dapat menurunkan biaya logistik. Karena fasilitas tersebut dapat memangkas mata rantai logistik dengan mensinergikan kegiatan bongkar muat (stevedoring), transportasi dan pergudangan menjadi satu kegiatan.

Sedangkan fasilias fiskal di PLB antara lain penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak impor (PPN/PPh impor) dan tidak dipungut PPN atas pemasukan dari dalam negeri.

LP3EI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menunjukan bahwa rasio biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 26,4%. Sementara Malaysia sudah mencapai 15%. Jepang bahkan telah mencapai 10,6%, USA 9,9%, dan rata-rata negara Eropa antara 8% – 11%.

Data tersebut disampaikan Kepala Seksi Tempat Penimbunan Lainnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Irwan dalam Forum Group Discussion (FGD) itu.

Petrus mengatakan kalau rasio biaya logistik nasional terhadap PDB 24% saja berarti biaya logistik kita pertahun 24% x Rp 14.837 triliun (PDB 2018) = Rp3.561 triliun. Biaya logistik tersebut 60 % biaya transportasi yang dinikmati pelayaran asing.

Dalam konferensi pers, Subandi mengkritik beberapa instansi pemerintah yang tidak menganggap GINSI sebagai mitra strategis. Misalnya diundang jadi pembicara di PGD tidak datang. Padahal importir telah meningkatkan pemasukan negara melalui bea masuk, pajak barang impor dan lain-lain.

“Kami terus mengimbau pemerintah agar melibatkan GINSI terkait dengan peraturan importasi. Selama ini kami rasakan pemerihtah masih kurang melibatkan asosiasi importir sehingga seringkali kebijakan yang diterbitkan kurang tepat,” ujar Subandi di dampingi Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *