Yukki: ALFI Siap Bersinergi dengan Pemerintah, Wujudkan Multimoda Transport di Kawasan ASEAN

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sebagai bagian dari ASEAN Federation of Forwarder Association (AFFA) siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan  Multimoda Transport di kawasan ASEAN.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP ALFI sekaligus Chairman AFFA Yukki Nugrahawan Hanafi  menanggapi kegiatan Capacity Building Workshop in Multimoda Transport & ASEAN Facilitation Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)  yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam (18-22/2 /2019).

ALFI ikut mengirimkan perwakilannya dalam kegiatan lokakarya dan rapat Asean Facilitation  Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN dan disponsori oleh ARISE (ASEAN Regional Integration Support from the EU), kata Yukki, kemarin.

Meeting dan Lokakarya  ditujukan kepada perwakilan pemerintah anggota ASEAN dan industri Multimoda Transport yang diwakili oleh anggota AFFA.

Lokakarya untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah dan asosiasi industri, untuk secara efektif mengintegrasikan AFAMT dan transportasi multimoda yang lebih luas ke dalam perencanaan pembangunan nasional setiap negara anggota ASEAN, dengan harapan bisa mempecepat implementasinya, ujar Yukki.

Dalam kegiatan  tersebut teridentifikasi bahwa mayoritas negara di ASEAN menemukan permasalahan dalam mengimplementasikan AFAMT di antaranya :

– Peraturan/Perundangan belum ada atau tidak disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

– Minimnya Infrastruktur pendukung multimodal transport, dikarenakan investasi tinggi untuk lokasi transit, sinkronisasi alat angkut antar negara (misal type dan ukuran trailer, standar emisi, berat per axle).

– Kongesti Pelabuhan yang disebabkan rendahnya produktifitas operator. Tidak ada badan pemerintah yang kuat dalam memimpin proses implementasi.

– Beragamnya “Liabilities Risk” MTO (modes of transportation) sehingga besaran limit dan cakupan  resiko yg ditanggung oleh asuransi di setiap negara tidak sama

– IT System untuk mengkontrol, monitor dan melakukan proses kepabeanan dan ketergantungan terhadap satu jenis moda angkut (misal angkutan darat saja)

– Pengakuan MTO oleh pemerintah (Customs, dll), Pengenaan pajak untuk “cargo in transit”, dimana ada negara yang memberlakukan pengenaan pajak bagi barang yg masuk kawasan pabean meskipun hanya transit.

– Tidak ada fasilitasi dari bea cukai untuk implementasi MTO dan pemerintah melihat MTO antar negara lebih sebagai “ancaman” dan bukan “peluang” untuk menciptakan daya saing kawasan ASEAN.

Sementara, paparan perwakilan pemerintah Indonesia dalam pertemuan ini  mengusulkan rencana kerangka kerja guna mempercepat implementasi dari AFAMT di Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan menggandeng ALFI di dalam enam subyek yang tercakup dalam kerangka kerja hingga  tahun 2023.

Dalam rapat ini ARISE+ menyampaikan bahwa kondisi Indonesia  cukup memprihatinkan, dimana Indonesia dilaporkan memiliki Sea Port charges & Airport charges tertinggi di kawasan.

Hadir mewakili ALFI dalam kegiatan ini Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Udara, I Gusti Nyoman Rai. Dia menyampaikan ALFI siap mendukung fasilitasi dan implementasi Multimoda Transport di Indonesia, termasuk menyusun percepatan rencana kerja implementasi dan memberikan masukan tekait revisi regulasi jika diperlukan.

ALFI melihat perlunya sinkronisasi legislasi terkait Multimoda Trasport, dikarenakan Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Angkutan Multimoda tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Multimoda Transport hanya merupakan salah satu jenis jasa dari perusahaan JPT.

Malah dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan PM No.49 Tahun 2017, menegaskan eksistensi anggota ALFI sebagai MTO, kata Iman Gandi, Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Hubungan Internasional & Capacity Development.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *