Keberlanjutan Fiskal di tahun 2020 Diharapkan Akan Tetap Terjaga

Pemerintah melakukan strategi pembiayaan APBN dengan selalu memantau dan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang kondusif dalam upaya mengurangi tekanan fiskal pada sisi penerimaan. Pemerintah senantiasa memperhatikan kondisi serta kesempatan di pasar keuangan guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang. Kinerja pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) selama bulan Februari 2020 menunjukkan kondisi yang membaik, dimana terjadi penurunan yield Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah tenor 10 tahun mencapai titik terendah di tahun 2020. Demikian juga dengan tingginya penawaran yang masuk pada lelang SUN bulan Februari 2020 dan lelang Surat Berharga Syariah Negara. Namun demikian, pada bulan Maret 2020 terdapat peningkatan volatilitas pasar yang tinggi di seluruh emerging market. Kondisi ini mempengaruhi tingkat imbal hasil dan penawaran lelang di pasar domestik.

Kondisi yang menunjukkan masih tingginya minat investor kepada Indonesia sebagai tujuan investasi di tengah tekanan kondisi global ini, mendukung realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2020 yang telah mencapai Rp112,93 triliun (36,76 persen dari target APBN 2020), utamanya bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp115,58 triliun. Jumlah pembiayaan utang ini mengalami penurunan sebesar 42,06 persen dibanding tahun sebelumnya. Lebih rendahnya realisasi pembiayaan utang tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah untuk senantiasa mengelola pembiayaan secara pruden dengan risiko tetap terkendali serta pengelolaan kas yang dilakukan secara optimal guna menjaga keberlanjutan fiskal. Kinerja yang baik ini mendapat apresiasi dari lembaga pemeringkat kredit Rating and Investment Information, Inc. (R&I) yang menaikkan peringkat utang (credit rating) Indonesia pada posisi BBB+, dengan outlook stable pada tanggal 17 Maret 2020, setelah pada bulan April 2019 memberikan peringkat utang Indonesia BBB dengan outlook stable.

Pemerintah terus berkomitmen menjaga kredibilitas APBN secara berkelanjutan. APBN sebagai instrumen bagi Pemerintah untuk hadir di masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan serta penanganan masalah nasional. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara, meningkatkan kualitas dan kinerja penyerapan anggaran, dan pemenuhan pembiayaan yang akuntabel.

Referensi: Kemenkeu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *