Subholding Pelabuhan Jangan Sekedar Coba-coba

Menteri BUMN Erick Tohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada awal Desember tahun lalu menyampaikan rencana pembentukan superholding akan diubah konsepnya menjadi subholding dengan tujuan agar tidak ada overlapping dan kanibalisme antar BUMN Pelabuhan (Pelabuhan I sd IV) dan fokus kepada masing-masing kegiatan usahanya.

BUMN pelabuhan, ke depan akan disesuaikan berdasarkan fungsinya, seperti pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair, dan sebagainya, dan bukan berdasarkan sub region seperti yang selama ini ada. Sebab jika BUMN pelabuhan dibagi berdasarkan sub regionnya, kelak akan terjadi kanibal di antara mereka. Oleh sebab itu rencana untuk memperbaiki model bisnis BUMN dengan mengembalikan ke bisnis inti.

Pembentukan subholding BUMN pelabuhan diyakini bisa menciptakan efisiensi operasional dan manfaat kepada pengguna jasa terutama dalam bidang pelayanan, menciptakan perubahan operasional dan manajemen yang lebih baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Dimana cakupan usahanya sudah tidak lagi regional melainkan nasional yang mana tentunya akan lebih efisien.

Pertama, perusahaan dapat merelokasikan peralatan dengan mudah diseluruh wilayah di Indonesia. Kedua, rute kapal akan lebih terintegrasi. Ketiga, terciptanya standardisasi seperti tarif pelayanan, sistem operasional, infrastruktur, SDM, dan pencatatan keuangan.

Dengan standardisasi tersebut akan dapat merubah image bahwa pelabuhan di Indonesia sudah lebih baik didalam pengelolaan pelabuhan dengan jangkauannya yang lebih luas.

Karena terciptanya standardisasi, selain untuk memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestic maupun internasional, juga dapat menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standarisasi. Standardisasi juga dapat
membantu mempercepat desiminasi sistem manajemen, teknologi dan inovasi.

Disamping itu, juga dapat meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus terhadap mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan serta standarisasi dapat memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian dan optimasi infrastruktur.

Karena inti dari standarisasi adalah ukuran pengelolaan suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mengalami perubahan dalam peningkatan mutu dan pengendalian manajemen yang tepat serta untuk menghindari dari kehancuran suatu perusahaan. Kata kuncinya adalah
jika pelabuhan ingin mempunyai standarisasi pelayanan yang sama di seluruh pelabuhan di Indonesia, semua itu hanya dapat dicapai dengan manajemen yang sama pula, tanpa itu hanyalah keniscayaan yang semu.

Didalam proses percepatan peningkatan sinergi dan integrasi BUMN dalam rangka pembentukan Subholding BUMN Pelabuhan sebaiknya dilakukan melalui beberapa tahapan, kajian dan aspek regulasi secara komprehensif serta mewaspadai sejumlah risiko yang timbul
termasuk kekuatan maupun kelemahan masing-masing BUMN Pelabuhan (Pelindo I-IV) sehingga hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan tersebut secara objektif akan dapat digunakan dalam integrasi pengelolaan pelabuhan (Pembentukan Subholding Pelabuhan).

Langkah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menentukan skenario dan implementasi pemilihan aspek-aspek operasional penyatuan anak usaha yang dimiliki seluruh Pelindo menjadi beberapa perusahaan pengelola (operating company). Misalnya, perusahaan pengelola khusus peti kemas, non peti kemas, peralatan, ataupun kegiatan marine yang memiliki cakupan seluruh Indonesia.

Sejatinya, pembentukan Subholding BUMN Pelabuhan akan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pelayanan serta mengutamakan kebijakan yang pro kepada pasar. Dimana keberadaan holding harus mampu memacu kualitas pelayanan kepelabuhanan menjadi lebih murah dan efisien, bukan hanya berfokus di pelabuhan utamanya saja tetapi juga dapat diterapkan pada semua pelabuhan di Indonesia. Hal ini sangat penting agar masyarakat atau pengguna jasa dapat merasakan pelayanan yang lebih efisien baik dari sisi waktu maupun biaya.

Dengan pembentukan Subholding BUMN Pelabuhan, akan dapat dipastikan cakupan pelabuhan akan menjadi lebih luas sehingga diperlukan adanya spread of control dan hands-on management serta strong leadership bagi CEO BUMN Pelabuhan. Sehingga diperlukan orang-orang yang tepat didalam pemilihan CEOnya agar pemerintah dan pelabuhan dapat mewujudkan visi dan misinya melalui rencana tersebut.

Terkait pihak Pelindo mana yang layak menjadi induk dari Subholding, sebaiknya hal tersebut harus dilihat dari kinerja dan pengembangan yang sudah dilakukan oleh masing-masing pelabuhan selama ini dan bukan dari seberapa banyak pelabuhan yang telah dikelola.

Inti dari semuanya itu adalah pembentukan Subholding BUMN Pelabuhan jangan bersifat coba-coba dan akan menambah rantai birokrasi serta memperpanjang pengambilan keputusan.

Pembentukan Subholding BUMN Pelabuhan utamanya harus bertujuan agar perusahaan-perusahaan milik negara bisa lebih efisien dan kompetitif. Karena Pembentukan Subholding BUMN Pelabuhan akan sangat bermanfaat jika terjadi adanya peningkatan efisiensi biaya dan sinergi akibat economic of scale. Namun bila sebaliknya, jika pembentukan Subholding BUMN Pelabuhan tidak terjadi adanya efisiensi dan peningkatan pendapatan bagi pelabuhan, maka pembentukan subholding tersebut tidak ada manfaatnya.

HarijantoDirektur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *