OP Priok Minta Forum Kehumasan Jelaskan Kinerja Priok Ke Publik Secara Tepat dan Proporsional

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mendorong seluruh divisi kehumasan semua instansi dalam Pelabuhan Tanjung Priok, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, menjelaskan berbagai persoalan terkait Pelabuhan Tanjung Priok secara tepat dan proporsional kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahanpemahaman dan kesimpangsiuran informasi, apalagi menjurus ke ‘hoax’.

Hal tersebut disampaikan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, DR Capt. Wisnu Handoko MSc, saat membuka dialog Forum Kehumasan bertemakan Peran Humas Dalam Mendukung Konektifitas dan Kelancaran Logistik Di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (22/6)

Wisnu memaparkan setidaknya ada enam isu pokok yang menjadi ‘top mind dan top published’ saat ini, yakni isu pungutan liar (pungli) dan premanisme, pemberian vaccine dan masalah dampak covid-19 terhadap operasional pelabuhan, kemacetan lalu lintas pelabuhan, penanganan limbah, penerapan National Logistics Ecosystem, dan pencegahan korupsi.

“Ini adalah isu-isu yang saat ini gencar diberitakan sehingga ada dalam ‘top mind’ masyarakat terkait Pelabuhan Tanjung Priok. Divisi kehumasan yang berada dalam Pelabuhan Tanjung Priok, baik intansi pemerintah maupun non-pemerintah, harus mampu menjelaskan isu-isu ini kepada masyarakat secara tepat dan proporsional sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kesimpansiuran, bahnkan menjurus ke hoax,” kata Wisnu.

“Keenam bagian itu bisa dijalankan apabila semua pihak, semua instansi untuk bekerjasama menjalankan kegiatan untuk terciptanya keadaan yang kondusif di pelabuhan,” lanjut Wisnu.

Wisnu menjelaskan, KOP Tanjung Priok terus mendorong semua stakeholder untuk menyelesaikan dan mengatasi persoalan-persoalan tersebut. “Kita akan terus berupaya memerangi pungli, meningkatkan jumlah peserta vaccine, membantu menurunkan peyebaran Covid – 19, mencari solusi dalam mengatsai kemacetan, menciptakan pelabuhan bersih dari limbah, mendorong percepatan penerapan NLE, dan mencegah tindakan korupsi.”

Namun, menurut Wisnu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyampaikan semua langkah-langkah yang diambil tersebut kepada masyarakat secara tepat dan benar. “Inilah yang menjadi peran kehumasan agar tidak terjadi mis-leading informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam merealisasikan hal tersebut, Wisnu mendorong kehumasan untuk membangun  kemitraan dengan insan media serta mengoptimalkan berbagai social media yang ada.

KOP sudah melakukan kegiatan untuk bertemu dengan bagian Humas pada sejumlah instansi di Pelabuhan Tanjung Priok untuk bekerjasama dan mendorong adanya penyampaian infomasi internal agar diketahui masyarakat maupun bersinerji dan berkolaborasi dengan pihak media.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan penyampaian informasi melalui media sosial, maupun yang disampaikan wartawan dari kegiatan sinerji dan kolaborasi tersebut akan lancar penyampaian informasi untuk meletakan kebenaran pada suatu peristiwa yang terjadi,” tambah Wisnu.

Dukungan meningkatkan peran kerja Humas, menurut Wisnu, juga sejalan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang membuat SMRT (Smart Media  Respon Tim) yang merupakan kerja Humas Ditjen Hubla untuk berperan menyampaikan informasi baik melalui media sosial maupun bersinerji dengan wartawan.

Hadir dalam dialog itu sejumlah perwakilan UPT ( Unit Pelaksana Taknis) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Ditjen Hubla), Kemenhub di Jakarta, Humas IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Humas JICT, Humas TPK Koja, Humas MTI dan Humas instansi lainnya.

Forum Kehumasan Pelabuhan Tanjung Priok merupakan forum yang diinisiasi oleh Humas OP Tanjung Priok untuk memfasilitasi bagian Humas di Pelabuhan Tanjung Priok berkomunikasi terkait penyampaian informasi dan membangun komunikasi dengan mitra, baik wartawan maupun pengguna jasa.

“Kegiatan Forum Kehumasan ini sangat mendukung menginformasikan kegiatan-kegiatan dari masing-masing instansi yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Ketua Panitia Dialog Forum Kehumasan Pelabuhan Tanjung Priok, sekaligus Kepala TU OP Priok, Inayatur Rabbani ketika menyampaikan laporan kegiatan.

Forum Kehumasan ini juga turut diisi oleh sejumlah pembicara antara lain Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM & Kehumasan Adita Irawati dan Praktisi Kehumasan dan Pengajar Fisip Universitas Indonesia Boy Hamidi.

Deklarasi Pelabuhan Bersih Tanpa Pungli

Di sela-sela kegiatan ini, Forum Kehumasan Tanjung Priok juga mendeklarasikan Anti Pungli dengan tagline ‘Priok Bangkit Wujudkan Pelabuhan Bersih Tanpa Pungli.’ Menurut Wisnu, deklarasi ini merupakan wujud dari keseriusan dari semua stakeholder untuk mengatasi masalah Pungli yang saat ini sedang disorot.

Sebagaimana diberitakan dalam beberapa hari terakhir, menyusul kunjungan Presiden Jokowi pada 10 Juni lalu, masalah Pungli dan Premanisme menjadi topik hangat sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

“Ini perlu kita jelaskan Bersama kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Deklarasi ini diharapkan menjadi sebuah pesan kepada masyarakat bahwa kita sangat serius memerangi Pungli,” kata Wisnu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *