Amerika serikat menolak pengenaan pajak karbon di sektor angkutan laut sebagaimana yang diusulkan International Maritime Organization (IMO). Washington mengatakan pengenaan pajak (denda) atas polusi yang ditimbulkan industri pelayaran berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi.
Bahkan, AS mengancam akan mengambil tindakan terhadap negara-negara yang mendukung penerapan pajak karbon global pada sektor pengiriman laut, dengan alasan kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi global.
Minggu ini, mulai Senin, 7 April, 2025, negara-negara anggota IMO tengah menggelar pertemuan di London untuk membahas kesepakatan langkah-langkah dekarbonisasi armada laut dunia menuju net-zero GHG emissions pada tahun 2050.
Dalam usulannya, IMO mengajukan penerapan denda sebesar $150 per ton emisi karbon dari kapal, sebagai bagian dari strategi mempercepat transisi ke bahan bakar alternatif seperti metanol, amonia, dan gas alam cair (LNG).
Pendukung rencana ini menyatakan bahwa pajak karbon akan membantu menutup kesenjangan biaya antara bahan bakar fosil dan bahan bakar rendah emisi.
Namun, negara-negara yang menentang, termasuk AS, menilai kebijakan ini akan menggandakan biaya bahan bakar kapal kontainer dan berpotensi meningkatkan harga barang bagi konsumen, terutama di Amerika Serikat, yang merupakan pasar impor kontainer terbesar di dunia.
Dalam pernyataan resminya kepada IMO, sebagaimana ditulis Lloyd’s List, pemerintah AS menyebut pajak karbon sebagai beban ekonomi yang signifikan dan memperingatkan dampaknya terhadap inflasi global. Washington juga menyerukan penghentian proses negosiasi di IMO.
AS bahkan mengancam akan mengambil langkah balasan terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan itu, meski tidak merinci bentuk tindakan yang dimaksud.
Meskipun tidak hadir langsung dalam pertemuan IMO kali ini, AS sebelumnya dikenal sebagai pendukung upaya dekarbonisasi sektor maritim, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.
Namun, dukungan terhadap usulan IMO tampaknya mulai memudar. Tiongkok dan sejumlah negara di Timur Tengah dilaporkan lebih memilih skema alternatif seperti sistem pembatasan dan perdagangan emisi (cap-and-trade), dibandingkan dengan langkah pengenaan pajak karbon langsung.