Suara Irma Suryani Chaniago lantang memenuhi ruang saat acara ‘Town Hall Meeting’ Terminal Peti Kemas (TPK) Koja’, di Pelindo Tower, Senin siang, 22 Juli, 2025. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat itu datang bukan sekadar berpidato. Ia membawa pesan yang mendalam – soal ‘rasa syukur dan tanggung jawab’.
Dalam forum yang dihadiri manajemen dan karyawan TPK Koja itu, Irma menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan hubungan industrial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Sebagai bagian dari keluarga Pelindo, saya ikut merasa bangga bahwa take home pay teman-teman di TPK Koja itu luar biasa. Di luar sana, banyak perusahaan kolaps, banyak buruh yang kehilangan pekerjaan. Jadi, mari kita syukuri apa yang kita punya,” ujar Irma, mantan karyawan Pelindo (JICT) yang sudah tiga periode menjadi anggota DPR.
Bagi Irma, pelabuhan bukan sekadar simpul logistik, melainkan etalase peradaban. “Pelabuhan itu wajah bangsa. Bagaimana pekerjanya bersikap, bagaimana manajemennya bertindak, itu semua mencerminkan Indonesia di mata dunia,” kata politikus Partai NasDem itu.
Irma tak asing dengan dunia perburuhan. Ia mengaku pernah berdiri di sisi yang sama dengan buruh saat memperjuangkan status kerja karyawan Pelindo di masa lalu. Namun, situasi kini sudah berubah. Kerja sama operasi (joint operation) antara Pelindo dan investor asing seperti Hutchison, menurut Irma, memberi dampak positif bagi kesejahteraan pekerja.
“Dulu saya ikut demo bukan soal gaji, tapi soal status. Sekarang, justru kolaborasi dengan investor menunjukkan ada itikad baik menjaga kesejahteraan,” tuturnya.
Ia mengutip petuah Sri Sultan Hamengkubuwono X: bahwa keterbukaan antara perusahaan dan pekerja adalah kunci meredam konflik. Irma pun meminta agar penyelesaian masalah diserahkan dulu pada jalur dialog internal, sebelum dibawa ke federasi ataupun konfederasi.
“Kalau ada masalah, selesaikan dulu di Disnaker. Jangan buru-buru libatkan kekuatan di luar,” ujarnya.
Jangan Bawa Serikat ke Panggung Politik
Irma juga menyentil kecenderungan sebagian kelompok buruh yang mulai terseret dalam pusaran politik praktis. Menurut dia, serikat pekerja mesti berdiri tegak di tengah, melindungi anggotanya tanpa menjadi alat politik pihak mana pun.
“Jangan sampai perjuangan buruh dikendarai agenda politik. Niatnya memperjuangkan, tapi justru bisa merugikan,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen di TPK Koja menjaga stabilitas dan semangat kerja. “Karyawan itu aset, bukan beban. Jagalah periuk nasi yang penuh rezeki ini. Kita perlu rasa memiliki. Bukan merusak, tapi merawat dan meningkatkan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Irma menyelipkan nada harap: agar Koja bisa menjadi teladan dalam hubungan industrial yang sehat, di mana buruh, manajemen, dan negara bisa duduk bersama, tanpa curiga dan tanpa prasangka.