*Setijadi, Ketua SCI Setijadi, dan ilustrasi gambar CBL dan kereta api
Hasil analisis Supply Chain Indonesia (SCI) merekomendasikan agar realisasi proyek Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL) perlu dipertimbangkan lagi. Hal itu disampaikan Ketua SCI Setijadi dalam siaran pers, Minggu (14/10 /2018) menanggapi rencana IPC (Pelindo II) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merealisasikan proyek Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL).
Proyek CBL merupakan proyek transportasi barang lewat kanal atau sungai antara Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan industri Cikarang.
Setijadi mengatakan dari aspek keekonomian, jarak Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal CBL (rencananya) sekitar 30km. Ini mengakibatkan manfaat CBL tidak memadai dari aspek biaya dan waktu untuk proses bongkar muat barang di Pelabuhan maupun Terminal.
Selain itu ekonomi skala juga tidak tercapai dengan kapasitas barge yang diperkirakan hanya 100 TEUs.
Sementara Terminal CBL tidak berada di kawasan industri, sehingga diperlukan transportasi feeder dengan truk yang akan menambah proses dan biaya.
Menurut Setijadi, pembangunan CBL memerlukan anggaran yang besar termasuk untuk pembongkaran dan penggantian beberapa infrastruktur seperti jembatan besar di Cibitung dan Muara CBL (Babelan), serta beberapa saluran pipa gas (a.l. milik Pertamina dan PGN), termasuk kabel dan tower listrik (milik PLN dan Cikarang Listrikindo).
Selain itu biaya pemeliharaan CBL akan mahal karena tingkat sedimentasi kanal yang tinggi dari area pertanian di sekitar CBL.
Proyek CBL itu sendiri tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi dan Perda No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat.
Pengembangan transportasi barang dari/ke Pelabuhan Tanjung Priok harus mempertimbangkan aspek yang lebih luas, termasuk rencana Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional yang direncanakan beroperasi mulai tahun 2025.
“Dari beberapa alternatif moda transportasi barang antara Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan industri di wilayah Jawa Barat, SCI lebih merekomendasikan penggunaan kereta api barang,” tutur Setijadi. Rekomendasi itu berdasarkan analisis SCI terhadap sekitar 70% volume ekspor-impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok dari wilayah sekitar Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten tahun 2016.
Analisis menunjukkan bahwa volume ekspor Tanjung Priok berasal dari Bekasi (sebesar 32%), Karawang (29%), Purwakarta (8%), Bandung (6%), Tangerang (14%), Bogor (4%), serta Cilegon dan Serang (8%).
Untuk impor, barang berasal dari Bekasi (sebesar 23%), Karawang (36%), Purwakarta (9%), Bandung (6%), Tangerang (14%), Bogor (4%), serta Cilegon dan Serang (3%).
CBL akan bermanfaat terutama untuk industri di wilayah Bekasi dan kurang sesuai dari aspek teknis dan ekonomis untuk menjangkau wilayah-wilayah lainnya itu.
Jika menggunakan kereta api (KA), jangkauan lebih luas ke beberapa wilayah itu dengan memanfaatkan beberapa container yard (CY) yang telah tersedia di Cilegon, Cikarang, Klari, Cibungur, dan Bandung.
Namun demikian, upaya pemanfaatan kereta barang tersebut harus dipersiapkan berbagai infrastruktur, baik di pelabuhan maupun CY KA, seperti peralatan bongkar muat, lapangan penumpukan, dan lain lain. Integrasi multimoda harus dilakukan secara efisien dan efektif. Setijadi mengatakan Supply Chain Indonesia (SCI) tetap mengapresiasi rencana CBL karena merupakan salah satu upaya penyeimbangan penggunaan moda transportasi barang di Indonesia yang selama ini didominasi (sekitar 90% ) menggunakan moda truk.