Aptrindo: Pemakaian Solar Subsidi di 498 Kab/Kota Perlu Dikaji Seksama

Pemakaian solar bersubsidi di 498 kabupaten/kota yang berpotensi mengalami over kuota tahun 2019 perlu dikaji lebih seksama oleh pihak kompeten/pemerintah.

“Apakah over kuota itu terjadi akibat tingginya pemakaian solar subsidi oleh yang berhak atau akibat lemahnya pengawasan dalam pendistribusian, sehingga banyak solar bersubsidi disalahgunakan a untuk industri?” kata Ketum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan.

Bincang bincang dengan Indonesia Shipping Gazette di kantornya, Selasa (17/7/2019), Tarigan mengatakan indikasi adanya penyalahgunaan solar subsidi sudah lama disinyalir di daerah-daerah. Bahkan, ada pomp bensin sempat ditutup karena melakukan pelanggaran tersebut tapi …akhirnya dibuka kembali.

Ketum DPP Aptrindo itu mengatakan disparitas harga antara solar bersubsidi
dan solar non subsidi (industri ) cukup jomplang sehingga berpotensi untuk disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.

Ditanya alasan Ketum DPP Aptrindo menginginkan penghapusan subsidi harga solar? Tarigan mengkatakan karena dalam rapat di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Selasa lalu
terungkap angkutan barang yang dibolehkan menggunakan solar subsidi hanya kendaraan memiliki 4 roda (truk engkel).

Ini berarti, jelas Tarigan, angkutan barang memiliki roda lebih dari 4 tidak dibolehkan memakai solar subsidi. “Dari pada dibatasi begitu kita minta subsidi tersebut dihapus saja.”

Gemilang mengatakan pihaknya sudah menyampaikan langsung keinginan Aptrindo itu pada rapat dengan stakeholders terkait di kantor BPH Migas, Selasa (16/7/2019).

Alasan BPH Migas membatasi angkutan barang yang boleh memakai solar subsidi, kata Tarigan, untuk menghindari over kuota pemakaian solar subsidi.

Berdasarkan data BPH Migas, kuota JBT jenis minyak Solar tahun 2019 secara nasional sebesar 14,5 juta KL (dicadangkan 500.000 KL). Realisasi Januari s/d 31 Mei 2019 sudah mencapai 6,4 juta KL atau sebesar 45,73 % dari kuota penetapan.

Realisasi seharusnya sebesar 41% dari kuota penetapan. Karena itu apabila tidak dilakukan penghematan, pendistribusian JBT jenis minyak solar berpotensi over kuota tahun 2019.

Komposisi kuota solar subsidi tahun 2019 yaitu: UNTUK TRANSPORTASI masing masing: Transportasi Darat 10.658.279 KL (76,13%), KAI 243.262 KL (1,74%), Kapal ASDP 243.172 KL(1,74%), Kapal Penumpang 372.224 KL (2,66%), PELRA 118.508 KL (0,85%).

UNTUK NON TRANSPORTASI: Usaha perikanan 1.931.155 KL (13,79%), usaha pertanian 308.400 KL (2,20%), usaha mikro 75.000 KL (0,54%), pelayanan umum 50.000 KL (0,36%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *