Aktivitas Logistik Tersendat, ALFI Desak BPH Migas Cabut Pembatasan Solar Subsidi

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak badan pengatur hulu (BPH) Migas mencabut pelarangan dan pembatasan jumlah pengisian BBM solar bersubsidi untuk angkutan barang dan segera merevisi surat edaran BPH Migas 3865.E/2019.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, berlarutnya persoalan itu bakal memperpanjang durasi ketidak pastian dilapangan akibat penerapan surat edaran BPH Migas tersebut.

“Selain sudah membuat adanya ketidak pastian ketersediaan BBM bagi pelaku usaha angkutan barang dan logistik di seluruh wilayah Indonesia, tidak pula adanya pernyataan atas jaminan ketersediaan BBM solar bersubsidi pada seluruh SPBU di wilayah Indonesia untuk angkutan barang yang diatur dalam Perpres,”ujarnya kepada wartawan di Jakarta, pada Rabu (25/9/2019).

Yukki mengatakan, pernyataan BPH Migas yang akan segera merevisi surat edaran No.3865.E/2019 terkait pembatasan kuota penggunaan solar bersubsidi agar tetap sejalan dengan amanah Peraturan Presiden (Perpres) No.191 tahun 2014 dan perubahan terakhir peraturan presiden No. 43/2018 semakin membingungkan pengusaha lantaran penjelasan dan solusi yang disampaikan BPH Migas semakin tidak fokus.

“Yang nampak justru hanya sikap kepanikan dimana pembatasan atau pelarangan diterapkan dalam upaya mengendalikan sisa kuota BBM bersubsidi jenis Solar (JBT) dan jenis premium (JBKP) yang diperkirakan habis di bulan November jika tidak dikendalikan,”tutur Yukki.

Disisi lain,kata Yukki, BPH Migas mengungkapkan ada dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Solar (JBT) di 10 propinsi untuk perkebunan dan pertambangan serta realisasi penggunaan solar bersubsidi pada tahun 2019 sudah jebol antara 800 ribu kilo liter hingga 1,4 juta kilo liter.

Sedangkan solusi yang dilakukan adalah hanya memberikan instruksi kepada SPBU untuk membatasi pembelian solar bersubsidi kepada kendaraan bermotor yang memang tidak dilarang dalam Perpres 191/ 2014 dengan perubahan No. 43/2018.

“Namun,tidak jelas tindakan pencegahan maupun solusi terhadap penyalahgunaan solar bersubsidi di perkebunan maupun pertambangan itu,termasuk solusi atas jaminan ketersediaan solar bersubsidi bagi kendaraan angkutan barang konsumsi masyarakat ataupun komoditas dalam rangka ekspor yang merupakan urat nadi ekonomi nasional,” paparnya.

Yukki menegaskan, jika kebijakan ini dibiarkan terus berlanjut maka sangat mungkin terjadi semakin parah penurunan daya saing komoditas ekspor, kenaikan inflasi yang signifikan di beberapa wilayah, terhentinya pasokan barang konsumsi domestik antar propinsi.

Bahkan, ujarnya, bisa meningkatnya angka pengangguran pekerja usia produktif akibat terbebaninya biaya produksi di industri logistik dan eksportir.

Menurut informasi yang diperoleh dari anggota ALFI, saat ini hampir semua SPBU di seluruh wilayah Indonesia telah memberlakukan ketentuan surat edaran BPH Migas tersebut, dimana semakin diperparah dengan tidak ada ketersediaan solar bersubsidi maupun BBM substitusinya pada sebagian besar SPBU.

“Kami lihak kondisi ini justru lebih menjelaskan kegagalan pengelolaan dan pengendalian distribusi BBM dari pada hanya sekedar pengendalian kuota BBM bersubsidi,” tandas Yukki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *