Pelaku Logistik Apresiasi Ketegasan ESDM Soal Kuota dan Ketersediaan Solar Subsidi

Pelaku usaha logistik nasional mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempertahankan kebijakan tetkait kuota solar bersubsidi dan dalam menjamin ketersediaan pasokannya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPP ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menyampaikan apresiasi atas langkah bijak yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap kisruh surat edaran BPH Migas No: 3865 E/2019.

Apresiasi disampaikan lantaran Kementerian ESDM telah merespon cepat keinginan pelaku usaha logistik nasional sehingga dilakukan pencabutan surat edaran tersebut oleh BPH Migas, terkait pembatasan kuota penggunaan solar bersubsidi.

Kementerian ESDM juga menyampaikan terjaminnya ketersediaan BBM Solar bersubsidi bagi angkutan barang sesuai amanah dari Peraturan Presiden RI No. 191/2014 .

Menurut Yukki, ketersediaan BBM bersubsidi untuk angkutan barang, selain untuk penggunaan angkutan pertambangan dan perkebunan sangat berperan penting dalam menekan inflasi , menjaga daya beli masyarakat dan mendorong daya saing produk nasional.

“Sekaligus tidak kalah pentingnya juga meningkatkan kelancaran arus barang pokok dan barang kebutuhan manufaktur di seluruh wilayah Indonesia,”ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Rabu (2/10/2019).

Dia mengatakan, pembatasan alokasi BBM bersubsidi ataupun pengurangan nilai subsidi khususnya pada BBM jenis solar kurang tepat dilakukan dalam situasi saat ini.

Apalagi, imbuhnya, kondisi negara masih dalam posisi defisiy neraca perdagangannya sehingga dapat memicu inflasi yang tinggi dan akan menurunkan daya beli masyarakat terutama terhadap produk lokal, dimana pada era transaksi belanja online (e-commerce) saat ini sangat dibanjiri oleh produk produk impor dan sebagian dari produk online tersebut harganya lebih murah daripada barang lokal.

Sehingga, kata dia, kebijakan pemerintah untuk tetap menjamin ketersediaan, pasokan dan stabilitas harga BBM bersubsidi secara konsisten terhadap angkutan penumpang umum serta angkutan barang umum adalah sangat bijak dan tepat, dengan mempertajam pengawasan melekat adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan atas BBM bersubsidi ini serta sanksi berat terhadap oknum yang melakukannya.

“Kelolosan penggunaan BBM bersubsidi yang melewati batas quota sampai saat ini adalah lebih banyak disebabkan penyalahgunaannya, dan bukan atas pemanfaatan yang tidak terukur oleh angkutan umum penumpang maupun barang,” paparnya.
Yukkki menegaskan, jika mengacu alokasi subsidi energi (lihat tabel) yang melonjak drastis pada tahun 2019 dibanding tahun tahun sebelumnya maka perlu dicermati oleh pemerintah terhadap volume pemanfaatan energi tersebut sesuai dengan tujuan RAPBN.

Oleh sebab itu, ALFI menilai perlunya dukungan penuh dan insentif dari pemerintah kepada pelaku industri logistik termasuk angkutan barang dalam rangka menjaga kelancaran rantai pasok barang serta meningkatkan daya saing nasional.

Dukungan itu,kata Yukki, antara lain dengan menjamin ketersedian dan pasokan BBM Solar bersubsidi bagi pelaku usaha nasional dalam bidang logistik dan angkutan barang diseluruh wilayah Indonesia, serta menjaga agar tidak terjadinya penyalahgunaan BBM solar bersubsidi sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 191/2014.

“Caranya yakni dengan mengawasi dan memastikan tidak terjadi penyelahgunaan maupun penyelewengan pasokan BBM Solar bersubsidi baik dari kilang pengisian, pengangkutannya hingga ke SPBU-SPBU yang menjadi penyalur BBM solar bersubsidi tersebut ke konsumen akhir,” ucap Yukki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *