Menhub Pimpin Rapat Atasi Kemacetan di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

Upaya mengatasi kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, kembali dibahas dalam rapat dipimpin Menhub beserta jajarannya dan sejumlah asosiasi terkait di ruang rapat Menteri Perhubungan , Jumat (21/6/2019) siang.

Ketum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan untuk mengatasi kemacetan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok secara prima, pemerintah harus melakukan kajian dari berbagai sisi.

“Kajian secara komprehensif ini penting untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi masing-masing stake holder seperti pengusaha angkutan barang, pelayaran, eksportir ,importir , mau pun pengusaha logistik,” ujar Tarigan, sesaat sebelum mengadiri rapat tersebut.

Misalnya dilihat dari sisi kondisi angkutan, Aptrindo menilai peremajaan armada sangat penting. Karena kondisi angkutan barang 60% sudah usia di atas 20 tahun alias rawan mogok sebagai salah satu pemicu kemacetan.

“Sejak lama Aptrindo mengusulkan pada pemerintah agar memberi kemudahan impor truk baru bagi pengusaha angkutan untuk meremajakan armada. Misalnya dengan memberikan stimulus perpajakan mau pun keringanan bea masuk.

Selain itu kecepatan layanan bongkar muat di pelabuhan harus ditingkatkan agar angkutan barang tidak berlama lama di lingkungan pelabuhan yang dapat memicu kemacetan.

Dalam rapat dipimpin Menhub dibahas tentang Rekayasa Lalulintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Tata Kelola Penumpukan Petikemas Impor/Ekspor, dan Pengaturan Pergerakan Truk di Pelabuhan Tanjung Priok.

Rapat juga dihadiri Sekjen Kemenhub, Dirjen Hubla, Dirjen Hubdar, dan pejabat terkait lainnya, Dirut Pelindo II, INSA, ALFI dan Aptrindo.

Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) soroti rencana aksi (kebijakan) yang dibuat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengurai kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sekum DPW ALFI DKI Adil Karim berujar: “Kita mengharapkan untuk kebijakan Closing Time serta Terminal Booking & Tracking Truck System, agar dilakukan melalui kajian komprehensif dengan melibatkan semua stake holder.

Adil mengatakan stake holder terkait meliputi: Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), serta terminal operator agar kebijakan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan baik.

Keterlibatan semua stake holder dalam mengkaji kebijakan Closing Time misalnya sangat penting. Karena masing masing stake holder selama ini menghadapi persoalan sendiri-sendiri yang harus dicarikan solusinya agar dapat melaksanakan kebijakan terkait upaya mengurai kemacetan , kata Adil.

Khusus mengenai Terminal Booking & Tracking Truck System, ALFI berpendapat untuk melaksanakan Terminal Booking Pelindo II harus mempersiapkan dua lokasi Buffer area. Selain di sisi barat yang sekarang sudah ada, juga di sisi timur Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebab arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya menuju ke dan dari timur pelabuhan mulai Bekasi sampai Cikampek dan seterusnya. Karena itu kalau buffer area hanya di sisi barat pelabuhan, barang dari arah timur menuju buffer area di barat tetap memicu kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kebijakan tersebut nantinya dituangkan dalam perjanjian Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) dilengkapi ketentuan penalti bagi stakeholder termasuk terminal operator yang melanggar, ujar Adil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *