Kenapa Sejumlah Proyek BUMN Mangkrak

Suka tidak suka, BUMN memang selalu menjadi isu yang sangat menarik. Di masa lalu, BUMN dijuluki sebagai “sapi perah” penguasa dan partai politik.

Kini BUMN kembali viral, karena menjadi ujung tombak percepatan berbagai pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir ini. Maka, muncullah berbagai gunjingan dan gosip bahwa BUMN diambang kebangkrutan, terlilit hutang, salah urus dan pengelolaan, proyek infrastruktur yang dibangun mangkrak serta berbagai issue lainnya.

Terkait dengan issue proyek infrastruktur yang dibangun BUMN banyak yang mangkrak, Deputi Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengatakan masih banyak proyek investasi yang mangkrak hingga saat ini.  Data yang dimilikinya terdapat 24 proyek mangkrak bernilai Rp.708 triliun, sekitar seperenamnya atau empat proyek bernilai Rp206 triliun mulai berhasil diselesaikan oleh pemerintah (CNN Indonesia 22/01/2020).

Untuk mengantisipasi banyaknya proyek mangkrak, Pemerintah telah membuat Undang-Undang (UU) Anti Proyek Mangkrak yaitu UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Aturan ini menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, yang sudah berlaku selama kurang lebih 17 tahun.

Aturan ini memberikan perlindungan hukum terhadap upaya yang dapat menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi. Termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, dan mengenyampingkan unsur pindana dalam suatu proyek. Undang-undang ini memastikan setiap proyek yang dikerjakan bisa diselesaikan sampai akhir. Tidak ada lagi proyek-proyek mangkrak karena terganjal kasus hukum yang menimpa pihak-pihak terkait dalam proyek itu sendiri.

Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Darda Daraba mengatakan : “Kalau dulu kan orang sudah kerja, sudah kontrak, (ada kasus) kemudian datang polisi, itu kan enggak boleh kerja. Dulu kan orang terlibat korupsi misalnya, terus dilapor, akhirnya stop perkerjaan. Sekarang kan enggak boleh, sekarang selesaikan pekerjaan dulu baru diteliti kebenarannya,” (Detik Finance 07/06/2017).

“Jadi intinya kalau (ada) kasus mah ya kasus saja, tapi pekerjaan harus jalan terus. Karena banyak masyarakat yang menunggu dan mau pakai. Jadi jalan terus, enggak sampai menghentikan pekerjaan. Supaya konstruksi tidak mangkrak-mangkrak,” lanjutnya.

Dari total 24 proyek yang mangkrak senilai Rp.708 triliun tersebut bukan semuanya dari BUMN, namun dari data tersebut sedikitnya telah menggambarkan bahwa proyek yang mangkrak nilainya sangat signifikan.

Sesuai Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) bahwa pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

Adapun dinamakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan nama dan tujuannya yaitu strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

Perencanaan Kurang Matang

Perencanaan investasi jangka panjang untuk perusahaan-perusahaan BUMN umumnya dimasukkan kedalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). RJPP adalah merupakan rencana strategis suatu perusahaan dalam jangka panjang yang merupakan bagian terpenting dalam rangka kelanjutan perusahaan untuk masa yang akan datang. Bersifat menyeluruh, memberikan rumusan analisa teknis, akurat dan tepat akan arah perusahaan untuk mencapai tujuannya.

RJPP atau Corporate Plan berfungsi sebagai alat manajemen dalam menentukan arah organisasi/perusahaan dan mengurangi dampak dari berbagai perubahan yang mungkin terjadi, meminimalkan pemborosan dan tindakan yang tidak perlu, serta sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Corporate Plan juga merupakan salah satu sarana yang sangat kondusif bagi pemberdayaan, peningkatan peranan dan pemberlakuan prinsip-prinsip “good corporate governance” di sebuah badan usaha/badan hukum, termasuk Badan Usaha Milik Negara, dan lain-lain.

Dibeberapa BUMN masih banyak dijumpai penyusunan RJPP terkesan hanya asal-asalan, yang penting ada atau yang lebih parah lagi proyek investasi di RJPP terkadang merupakan titipan, titipan dari pihak tertentu. Sehingga tidak begitu mengherankan apabila di BUMN banyak proyek investasi yang mangkrak atau tidak dapat dieksekusi, lantaran beberapa hal yang sangat teknis seperti pembebasan lahan, wilayah hutan lindung (konservasi), dll.

Dianak usaha BUMN, RJPP malah lebih klise lagi. Kita dapat jumpai RJPP dianak usaha BUMN sebagian besar adalah program investasi dari induknya. Jarang atau sedikit sekali RJPP anak usaha BUMN yang merupakan ide atau gagasan  dari anak usaha BUMN itu sendiri.

RJPP dianak usaha BUMN umumnya diisi oleh program pengembangan dan penetrasi pasar dan sebagian lagi diisi oleh program pemanfaatan (optimalisasi) lahan yang tidak produktif dari induknya. Program investasi pengembangan dan penetrasi pasar di RJPP anak usaha BUMN ini umumnya hanya program tempelan saja, karena mulai dari lobby, inisiasi, perencanaan fisik termasuk forecasting penjualan, pendapatan dan laba sudah disiapkan induk, anak usaha tinggal mengeksekusi saja.

Beruntung bila anak usaha BUMN mendapatkan program dari induk yang seperti ini, tanpa effort yang besar tapi menghasilkan jangkauan usaha yang besar dan income yang besar pula.

Namun sebaliknya, bila anak usaha BUMN mendapatkan program dari induknya seperti program investasi optimalisasi lahan yang tidak produktif dimana mulai dari lobby sampai dengan penyiapan dananya yang harus disiapkan oleh anak usaha BUMN itu sendiri, umumnya anak usaha BUMN tersebut tidak siap. Dan ada juga program dari induk yang diselipkan di RJPP anak usaha BUMN yang merupakan program investasi titipan dari pihak tertentu, khususnya hal tersebut, biasanya investasinya tidak prospektif malah cenderung berpotensi merugi, dalam hal ini anak usaha BUMN tersebut akan menjadi otoritarian dan dilematis.

Investasi baik di BUMN maupun anak usaha BUMN sebagian besar pendanaannya menggunakan pinjaman. Alangkah mirisnya apabila pinjaman tersebut digunakan hanya untuk pembiayaan investasi yang sifatnya tidak prospektif dan merugi yang ujungnya hanya menambah kerugian bagi negara.

Belum lagi, pendanaan pendahuluan terhadap penyusunan feasibilty study dlsb yang memperuncing kerugian BUMN atau anak usaha BUMN lebih dalam lagi bilamana proyek investasi tersebut ternyata tidak feasible atau sangat sulit untuk dieksekusi dikarenakan beberapa kendala yang tidak diantisipasi sebelumnya seperti pembebasan lahan atau penggunaan lahan konservasi dlsb. Akibatnya investasi di RJPP BUMN dan anak usaha BUMN tidak dapat terserap dengan baik.

Yang kadang tidak habis pikir, bahwa banyak proyek investasi yang seperti ini lolos masuk dalam proyek strategis nasional. Sehingga menimbulkan pertanyaan “kok bisa” proyek investasi yang tidak feasible secara komersial dan teknis tersebut bisa masuk menjadi agenda proyek strategis nasional bagi pemerintah. Tentunya ada yang salah dalam hal ini.

Perlu Evaluasi

Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi internal pemerintahannya karena sejumlah proyek infrastruktur masih mangkrak. Padahal, infrastruktur merupakan salah satu program andalan dalam Nawacita (Replubika 26/05/2018).

Kurangnya kontrol secara berjenjang mulai dari BUMN, Kementrian BUMN dan pemerintah yang menjadi penyebab utama banyaknya proyek yang tidak layak masuk dalam daftar PSN. Kurang kontrolnya pemerintah tersebut dapat diselaraskan dengan pernyataan Deputi Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) bahwa banyaknya proyek strategis yang mangkrak dengan nilai ratusan triliunan rupiah.

Dengan anomali tersebut, tujuan investasi yang sesungguhnya tidak dapat terwujud, yang mana sejatinya investasi adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi nasional, karena tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi nasional akan sulit dapat diwujudkan

Harijanto – Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *