Penyelewengan BBM di Pelabuhan Tetap Marak, Bagaimana Modusnya?

Kegiatan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penyelundupan BBM masih berjalan lancar dihampir semua pelabuhan di Indonesia baik pelabuhan komersial maupun pelabuhan perikanan. Masalah ini bukan masalah klise lagi terjadi di pelabuhan. Bertahun-tahun masalah ilegal BBM, penimbunan BBM, pengangkutan dan pemakaian BBM tidak sesuai tujuan sehingga di tengah jalan diselundupkan oleh para oknum untuk dijual ke kapal-kapal komersial dan perikanan (nelayan) masih sulit diberantas dan terkesan adanya pembiaran.

Padahal jerat hukum untuk tindakan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penyelundupan BBM telah diatur dan dikenakan pidana dalam UU Migas Nomor 22 tahun 2001, dimana pengangkutan BBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 53 huruf c sedangkan untuk pengangkutan BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan akan dikenakan pidana sesuai Pasal 55 UU Migas.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, Pengangkutan dan Penjualan BBM ke luar negeri.

Dan perangkat penegakan hukum di negeri ini khusus penegakan hukum di laut dan pantai sudah sangat banyak. Sebut saja Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Coast Guard (IDNCG), Polairud, KPLP Coast Guard dan Marine Customs Bea Cukai belum cukup untuk membendung lajunya mafia BBM di pelabuhan.

Saat ini Kegiatan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penyelundupan BBM bukan saja terjadi pelabuhan di Indonesia baik pelabuhan komersial maupun pelabuhan perikanan. Saat ini sudah merambah ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di seluruh Indonesia dengan pola  transfer bahan bakar antar kapal, di mana kedua kapal sebelumnya melakukan tender (merapat) kemudian kapal yang satu mentransfer BBM ke kapal yang lain.

Ada juga yang melakukan illegal bunkering dengan modus dan dalih mempunyai dokumen BBM resmi dari agen Pertamina serta Pemilik BBM ilegal bekerja sama dengan pemilik mobil tangki transportir. Sebagian pemilik BBM ilegal juga memiliki mobil tangki transpotir pribadi bertuliskan Pertamina yang mengangkut BBM namun tidak melalui APMS ataupun SPDN.

Bahkan ada mafia BBM yang bermodal besar mempunyai beberapa kapal jenis SPOB (Ship Propeller Oil Barger) dan umumnya mereka memiliki jaringan yang sangat kuat termasuk dimungkinkan adanya kerjasama dengan oknum penegak hukum.

Dari beberapa contoh aktivitas ilegal BBM tersebut bila dicermati lebih dalam lagi ternyata pola kerja ilegal BBM sangatlah dinamis, dalam upayanya mengelabui petugas hukum dilaut, sehingga butuh improvisasi dan kejelian penegak hukum dilaut (Bakamla Coast Guard, Polairud, KPLP Coast Guard dan Marine Customs Bea Cukai dan penegak hukum didarat (Polri).

Kegiatan bisnis ilegal BBM (Bahan Bakar Minyak) sangatlah menguntungkan, keuntungan yang didapat dari bisnis nakal ini, yaitu selisih dari penjualan harga subsidi dan non subsidi (industri). Untuk saat ini pasaran gelap harga BBM berkisar Rp.7.700 per liter.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 pemerintah mengalokasikan dana atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 100,65 triliun. Alokasi dana APBN ini adalah suatu keniscayaan yang harus tetap dialokasikan sebagai manifestasi keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi golongan kecil dan menengah, khususnya bagi para nelayan. Pemerintah menargetkan 1 juta nelayan berdaulat dari total jumlah nelayan di Indonesia 2,7 juta menurut data KKP tahun 2017.

Menurut United Nations Development Programs (UNDP), kekayaan laut Indonesia menurut data pada tahun 2017 sebesar 2,5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya teknologi. Jumlah nelayan Indonesia yang berjumlah 2,7 Juta, semakin tahun jumlahnya semakin berkurang karena minat menjadi nelayan sudah sangat rendah. Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional, suatu kondisi yang sangat miris.

Sementara disisi lain adanya beberapa pihak yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat kecil dan nelayan mengambil keuntungan tersebut dengan penjualan subsidi BBM kepada pihak-pihak tertentu yang bukan peruntukannya. Belum lagi ditambah bila
merujuk hasil temuan Bank Dunia tahun 2010 serta data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2008, 77% penikmat subsidi BBM justru berasal dari masyarakat golongan menengah dan kaya.

Oleh: Harijanto, Executive Director of Himpunan Masyarakat Peduli Maritim

1 thought on “Penyelewengan BBM di Pelabuhan Tetap Marak, Bagaimana Modusnya?”

  1. Banyak juga petugas yg bermain,entah hanya sekedar perantara,marketing,maupun ikut terjun sebagai pebisnis dlm bidang ini.
    Contoh di Tg. Priok,ada petugas KPLP yg turut menjadi “pedagang” tak jarang ketika pembeli tersendat pembayarannya dia menggunakan kekerasan & mengintimidasi dgn semena2 krn punya kekuatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *