Perjuangan STKBM bagi 2.200 TKBM Priok Jadi Peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan Berhasil

Perjunagan Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (STKBM) Pelabuhan Tanjung Priok selama  hampir dua bulan akhirnya membawa hasil. Kurang lebih 2.200 tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan tersebut menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Tenaga Kerjaan.

Ketua Umum STKBM, Nurtakim, mengatakan yang diperjuangkan STKBM merupakan hak normatif pekerja. Apalagi ketentuan mengenai komponen asuransi ketenagakerjaan tersebut sudah tercantum dalam HIK.

Adapun aturan mengenai pembayaran premi JHT tersebut disesuaikan dengan status TKBM  sebagai pekerja harian lepas dengan menghitung jumlah rata-rata kerja dalam satu bulan sebanyak 10 hari kerja.

Menurut Nurtakim, penetapan hitungan itu untuk menjawab masalah tidak meratanya hari kerja di antara para TKBM.

“Kita sudah sepakat menetapkan rata-rata 10 hari kerja untuk setiap TKBM sebagai dasar penghitungan iuran JHT,” katanya, Kamis (19/3).

Nurtakim berharap dengan diikutsertakannya para TKBM tersebut dalam Program JHT BPJS Ketenagakerjaan akan makin meningkatkan semangat kerja para TKBM sehingga meningkatkan produktivitas kerja di Pelabuhan Tanjung Priok.

sebenarnya utk agenda simbolis dari pihak bpjs  penyerahan KARTU PESERTA dan  Sertifikat peserta anggota yg di wakili STKBM sudah di agendakan akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020, namun karena ada serangan epidemi Covid19 yang mewajibkan warga untuk menghindari kumpulan orang banyak, maka agenda tersebut akhirnya di pending dan akan di jadwalkan kembali apabila Pemerintah sudah mencabut status Waspada Covid19.

Terkait dana JHT yang selama ini dikelola Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (KS. TKBM), Nurtakim mengatakan akan tetap menagih  dana yang seharusnya menjadi hak para pekerja TKBM tersebut.

“Kita tetap menuntut dana JHT yang dikelola koperasi dibagikan kepada semua anggota koperasi sesuai besaran premi bulanan TKBM,” tegasnya.

Nurtakim menambahkan, di samping menjadi kewajiban undang-undang, kepesertaan JHT bagi TKBM mutlak diperlukan karena status sebagai pekerja harian lepas ditambah resiko yang besar sebagai pekerja bongkar muat di pelabuhan.

Ke depan, menurut Nurtakim, STKBM aka terus menjalankan program-program peningkatan kesejahteraan TKBM.

Salah satunya, rasionalisasi TKBM dengan besaran pesangon yang layak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *