Program Pensiun Pelabuhan Perlu Ditata Ulang

Ada peribahasa berbunyi “bukan salah bunda mengandung, salah oleh badan buruk pinta”. Artinya, menyesali nasib buruk yang datang bukan karena kesalahan orang lain, melainkan diri sendiri. Peribahasa ini cocok menggambarkan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (D4) saat ini.

Bicara tentang dana pensiun tak lepas dari manfaatnya yang luar biasa bagi kehidupan pekerja atau karyawan di masa tuanya, ketika memasuki usia non-produktif. Tak bisa dipungkiri bahwa ada kekhawatiran yang dirasakan oleh para pekerja atau karyawan terhadap hilangnya pendapatan di saat mereka tak lagi bekerja karena telah mencapai usia pensiun.

Sebab itu, kepesertaan dalam program pensiun dirasa menjadi penting karena memberikan banyak manfaat bagi pekerja atau karyawan dalam mempersiapkan masa depannya atau saat menjalani kehidupan di hari tuanya.

Sejak terbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya, Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan selaku Pendiri YP4 sepakat menyesuaikan nama YP4 menjadi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (D4) dengan PT Pelindo II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun dengan Mitra Pendiri adalah PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero) dan PT Rukindo (Persero).

Lima tahun kemudian, Peraturan Dana Pensiun DP4 tepatnya tahun 1997 baru ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor : HK.56/2/35/PI.II-1997 tanggal 14 Oktober 1997 dan disahkan oleh Menteri Keuangan dengan keputusan Nomor KEP.743/KM.17/1997 tanggal 30 Desember 1997 yang berlaku t.m.t 1 Januari 2008 dan telah dicatat dalam Buku Daftar Umum Dana Pensiun Nomor 97.01.00282.DPPK dan diumumkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 6 Tahun 1998 (Tambahan Berita Negara RI tanggal 3 Februari 1998 Nomor 10).

Didirikannya DP4 bertujuan : Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya, agar pada masa pensiun karyawannya mendapatkan jaminan, memberikan rasa aman pada karyawan, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat.

Bagi DP4 sebagai pengelola pensiun bertujuan : mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan, karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi dan turut membantu, menyelenggarakan program pemerintah.

DP4 mempunyai program yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) merupakan program pensiun yang menetapkan rumus tertentu atas manfaat yang akan diterima oleh peserta ketika sudah mencapai usia pensiun. Pada program pensiun ini, perusahaan Dana Pensiun umumnya akan mempertimbangkan masa kerja dan besaran gaji atau penghasilan karyawan.

PPMP hanya dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). DPPK DP4 dalam hal ini adalah PT Pelindo II (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun dengan Mitra Pendiri adalah PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero) dan PT Rukindo (Persero).

Setiap DPPK bisa saja memiliki formula atau rumus yang berbeda untuk menetapkan iuran. Secara umum rumus yang ditetapkan untuk menghitung besaran iuran pada program ini adalah 2,5% x masa kerja x gaji pokok. Nilai persentase yang ditetapkan antara DPPK yang satu dengan yang lain bisa saja berlainan.

Hal tersebut tentu akan mempengaruhi besar iuran yang berbeda pula. Iuran yang dihasilkan dari estimasi rumus yang ditetapkan sedianya digunakan untuk merealisasikan manfaat pensiun sesuai hasil perhitungan aktuaris, sehingga wajar jika nilainya berfluktuasi.

Secara nominal, umumnya iuran PPMP cenderung ringan sehingga lebih menarik karena tidak terlalu membebani karyawan, mengingat iuran ini tidak ditanggung seluruhnya oleh karyawan tetapi ditanggung juga oleh perusahaan pemberi kerja.

Namun bagi perusahaan pemberi kerja sekaligus pendiri Dana Pensiun, PPMP dirasa cukup memberatkan. Selain berisiko pada timbulnya masalah aliran kas, perusahaan Dana Pensiun juga berisiko mengalami defisit, di mana iuran yang dibayarkan tidak sebanding atau lebih rendah dari manfaat berupa tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiun.

Pengelolaan Dana Pensiun

Risiko cashflow dan defisit didalam PPMP ini yang pastinya akan selalu dihadapi oleh DP4 manakala investasi yang dilaksanakan oleh DP4 tidak menguntungkan untuk membayar manfaat kepeserta dan biaya operasional. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari DPPK dalam mendukung program DP4 agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan antara lain dengan memberikan iuran tambahan (PSL, Past Service Liabilities) kepada DP4 dalam menutupi defisit tersebut.

Perlu diketahui bahwa tata kelola DP4 lima tahun sebelumnya tidak tertata dengan baik (salah urus). Aset-aset yang dimiliki DP4 berupa tanah seperti di daerah Lemah Abang Palembang dan di Salatiga Jawa Tengah letaknya tidak strategis dan komersial sehingga sangat sulit untuk dijual apalagi dikembangkan. Hanya dua aset DP4 yang mempunyai prospek sangat baik yaitu tanah di Tiga Raksa dan Sawangan Banten. Dan itupun baru pada lima tahun terakhir ini dipasarkan kepada developer.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset berupa tanah milik DP4 dalam komersialisasi terutama disebabkan harga atau nilainya tanahnya sangat tinggi (mahal) termasuk tanah di Tiga Raksa dan Sawangan Banten. Kondisi objektif inilah, yang saat ini membuat DP4 dalam tekanan cashflow dan strategi pengembangan investasi yang sangat berat. Sebenarnya apabila DP4 dikelola dengan baik seperti lima tahun bekakangan ini, tidak menutup kemungkinan DP4 tidak lagi meminta iuran tambahan dari DPPK untuk menutupi defisit dikarenakan keberhasilannya dalam pengelolaan kekayaan dana pensiun.

Selain itu, apabila berbicara mengenai DP4, pastinya akan lebih menarik lagi apabila dikaitkan dengan besaran penghasilan yang diterima oleh pensiunan pegawai Pelindo I, II, III dan IV.

Dahulu pernah terjadi sesuatu yang sangat ironis dan lucu, dimana mantan seorang direksi salah satu Pelindo yang menangani bidang SDM datang menanyakan kepada mantan stafnya di kantor mengenai besaran pensiunannya yang sangat kecil. Padahal dahulu mantan direksi tersebutlah yang tidak peduli dan bahkan menolak akan usulan perbaikan perhitungan besaran pensiun.

Besaran uang pensiun yang diterima pegawai Pelindo I, II, III dan IV sangat kecil, dimana perhitungannya berdasarkan gaji pokok. Periode sebelum tahun 2008, DPPK DP4 memberikan tambahan uang tunjangan perbaikan pensiun dengan nilai dan jumlah besarannya sebesar Rp. 500 ribu untuk semua golongan. Nilai dan jumlah tersebut memang ibarat “jauh panggang dari pada api” bagi para pensiunan Pelindo I, II, III dan IV, namun demikian usaha pemberian uang tunjangan perbaikan pensiun dari Direksi Pelindo I, II, III dan IV saat itu sungguh sebagai sesuatu hal yang sangat mulia dan sangat membantu sekali kehidupan ekonomi para pensiunan Pelindo I, II, III dan IV.

Periode 2010, Direksi Pelindo II bekerjasama dengan salah satu asuransi milik perbankan BUMN untuk memberikan insentif tambahan kepada pekerja aktif melalui tabungan pensiun yang mana tabungan pensiun ini dapat dicairkan oleh pekerjaa disaat sudah pensiun. Insentif tambahan ini yang dikelola oleh salah satu asuransi milik perbankan BUMN diambil dari uang kenaikan gaji pekerja yang tidak dibagikan melainkan langsung dimasukan kerening tabungan pensiun masing-masing pekerja. Dan periode tahun 2015 sampai dengan saat ini belum ada lagi kebijakan Direksi Pelindo I, II, III dan IV mengenai perbaikan besaran uang pensiun.

Program Pensiun DP4 berakhir pada angkatan kerja tahun 2002 selebihnya untuk angkatan kerja tahun 2003 keatas sudah tidak menggunakan Program Pensiun DP4 melainkan dengan menggunakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yaitu program pensiun dimana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP risiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

Dalam perkembangannya, PPIP dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan pemberi kerja, karena tidak berkewajiban membayar manfaat pensiun di masa lalu jika terjadi perubahan kenaikan upah. Terkait dengan iuran, pembayarannya bisa ditanggung oleh peserta sendiri, pemberi kerja, atau keduanya. Selain itu, segala risiko investasi ditanggung sendiri oleh peserta, di mana perusahaan pemberi kerja tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila investasi yang dipilih peserta merugi.

Catatan, kita semua akan pensiun bagi setiap insan yang bekerja, baik itu di perusahaan negara maupun swasta. Maka sebagai perusahaan yang mengedepankan jaminan kesejahteraan para pensiunan, memberikan rasa aman pada bagi para pensiunan, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan yang masih aktif serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, perbaikan penghasilan bagi pensiunan Pelabuhan harus selalu menjadi perhatian serius bagi Direksi Pelindo I, II, III dan IV untuk dapat diwujudkan disesuaikan dengan kondisi inflasi dan tingginya biaya kehidupan.

Khusus untuk DP4 yang saat ini mengalami kesulitan likuiditas keuangan disebabkan salah urusnya pengelolaan sebelumnya tentang pembelian aset berupa tanah, sehingga menyulitkan dari pengembangan investasi bagi pengurus DP4 saat ini. Direksi Pelindo I, II, III dan IV sebagai pendiri dan mitra pendiri agar dapat memberikan iuran tambahan (PSL, Past Service Liabilities) kepada DP4 agar program pensiun dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

 

 

Harijanto – Direktur Eksekutif HMPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *